Oleh : Muhammad Taha Madani (Kabid PTKP HMI Komisariat Fakultas Syariah)
Opini – Di sebuah desa di Kabupaten Tapin, seorang petani tua masih setia membajak sawah dengan cangkul sederhana. Di seberang sana, truk-truk tambang melintas membawa hasil bumi yang nilainya miliaran rupiah. Dua wajah Tapin itu kini hidup berdampingan: sawah yang menyelamatkan dapur rakyat, dan tambang yang menopang angka-angka pertumbuhan ekonomi.
Inilah realitas Tapin hari ini. Sebagai putra daerah, saya sering diliputi kebingungan dan kegelisahan melihat arah pembangunan kota ini. Tapin bagaikan menyimpan ironi di tengah tanahnya sendiri. Data resmi menunjukkan, hampir separuh produk domestik regional bruto (PDRB) Tapin berasal dari sektor pertambangan. Namun sektor ini hanya menyerap sebagian kecil tenaga kerja lokal. Sebaliknya, pertanian yang menjadi sandaran ribuan keluarga justru kontribusinya terhadap PDRB kian mengecil. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan: pembangunan Tapin sesungguhnya berpihak kepada siapa?
Hamparan sawah yang luas, sungai mengalir, dan tradisi bercocok tanam masih kuat, menaruh harapan pemerintah pusat sebagai penyangga pangan. Namun, di balik potensi itu, bayangan masalah kian nyata. Hasil pertanian kian menyusut, saluran irigasi tak terawat, dan anak-anak muda memilih merantau ketimbang turun kesawah. Jika dibiarkan, Tapin bisa kehilangan peran strategisnya sebagai lumbung pangan.
Kerap masyarakat merasakan murahnya harga padi. Penghasilan yang diharapkan tak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Mereka harus hidup dengan pas-pasan dan mengakibatkan anak mereka tak dapat melanjutkan pendidikan.
Dalam konteks inilah, Teori Kapabilitas dari Amartya Sen menekankan bahwa kesejahteraan bukan sekadar soal pendapatan, melainkan soal kemampuan masyarakat untuk menjalani hidup yang mereka anggap bernilai. Artinya, pembangunan Tapin tidak cukup diukur dari besarnya PDRB atau besarnya pendapatan dari tambang, tetapi sejauh mana masyarakat Tapin memiliki pilihan hidup yang lebih luas dan bermartabat.
Apakah petani punya akses ke teknologi pertanian modern? Apakah anak muda bisa bekerja di sektor yang mereka pilih, bukan sekadar menjadi buruh tambang? Apakah ibu-ibu desa bisa memasarkan kerajinan purun hingga ke luar daerah?
Ironinya, pertumbuhan ekonomi Tapin belum otomatis melahirkan kesejahteraan. Tambang memang menghasilkan angka besar, tetapi manfaatnya hanya dirasakan segelintir pihak. Banyak keluarga di pedesaan masih hidup pas-pasan dari karet, padi, atau hasil kerajinan sederhana. Jika ukuran kesejahteraan adalah kapabilitas, maka masyarakat Tapin belum sepenuhnya merdeka. Mereka masih terkekang oleh minimnya pilihan hidup: menjadi petani tanpa jaminan harga yang layak, atau bekerja serabutan tanpa akses pada pendidikan dan pelatihan yang memadai.
Karena itu, Tapin perlu menata ulang arah pembangunan. Pertanian harus dipandang bukan sebagai sektor kuno, melainkan sebagai basis identitas dan peluang modernisasi. Teknologi, irigasi yang memadai, serta pendidikan vokasi bisa membuka jalan agar petani lebih sejahtera. UMKM, koperasi, hingga ekonomi kreatif harus didorong bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi sebagai motor penggerak baru. Infrastruktur pun mesti berpihak pada rakyat: jalan tani, internet desa, dan sekolah berkualitas untuk menyiapkan generasi Tapin menghadapi dunia kerja yang lebih luas.
Pembangunan sejati di Tapin hanya akan terwujud bila rakyat kecil benar-benar memiliki kapabilitas: kemampuan untuk memilih dan menjalani hidup yang mereka nilai berharga. Petani yang mampu menjual gabah dengan harga layak, anak muda yang tak perlu merantau jauh untuk mencari kerja, atau ibu-ibu desa yang bisa bangga melihat kerajinannya sampai ke pasar luar daerah itulah wajah Tapin yang sejahtera.
