Oleh: Yasyifa Alya Wardah Kader HMI Cabang Amuntai
OPINI – Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan di tingkat nasional kini mulai mendarat di daerah-daerah, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), dengan Amuntai sebagai pusat denyut nadinya. Sebagai program yang menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penekanan angka stunting, MBG membawa angin segar sekaligus tanda tanya besar. Bagi masyarakat Amuntai, program ini tidak boleh hanya menjadi proyek seremonial yang habis di tataran anggaran, melainkan harus menyentuh akar persoalan riil di akar rumput.
Secara naratif, publik Amuntai menyambut baik ambisi besar ini. Daerah kita, yang didominasi oleh lanskap lahan basah dan rawa, memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang unik. Potensi pangan lokal seperti ikan rawa (haruan, papuyu) dan iklim peternakan itik Alabio seharusnya menjadi pilar utama pasokan nutrisi program MBG di HSU. Mengintegrasikan program nasional dengan komoditas lokal bukan saja memenuhi target gizi anak-anak sekolah, tetapi juga menghidupkan urat nadi perekonomian para peternak dan nelayan lokal di Amuntai. Di sinilah letak idealisme kebijakan tersebut: dari rakyat, dikelola secara lokal, untuk masa depan generasi lokal.
Namun, jika kita menguliti realitas di lapangan, ada kecemasan publik yang tidak boleh diabaikan oleh para pengambil kebijakan. Tantangan terbesar Amuntai terletak pada infrastruktur logistik dan distribusi. Banyak sekolah di pelosok kecamatan, seperti di daerah Danau Panggang atau Paminggir, yang akses transportasinya sangat bergantung pada jalur perairan. Bagaimana pemerintah menjamin makanan yang dimasak di dapur umum tetap higienis, bergizi, dan tiba tepat waktu di meja belajar anak-anak di daerah terpencil? Tanpa manajemen logistik yang matang, program ini rentan terjebak dalam pemborosan anggaran dan salah sasaran.
Selain itu, pengawasan publik menjadi harga mati. Masyarakat Amuntai tidak ingin mendengar cerita tentang menu makanan yang dipangkas kualitasnya demi keuntungan segelintir oknum. Transparansi pembentukan Badan Gizi Nasional di tingkat daerah hingga keterlibatan kelompok masyarakat (Pokmas) dalam memasak harus dipantau secara ketat. Di sinilah peran HMI sebagai organisasi kemahasiswaan dan insan akademis dituntut untuk hadir sebagai mitra kritis sekaligus pengawal kebijakan.
Kesimpulannya, Makan Bergizi Gratis di Amuntai adalah ujian bagi kepemimpinan daerah dan kesiapan birokrasi lokal. Program ini memiliki potensi besar untuk melompatkan kualitas SDM HSU menuju Indonesia Emas, asalkan dikelola dengan pendekatan berbasis kearifan lokal dan akuntabilitas yang tinggi. Publik Amuntai tidak butuh janji di atas kertas; mereka butuh komitmen nyata yang mengenyangkan perut anak-anak mereka dengan gizi terbaik, bukan sekadar janji manis politik yang menguap di tengah rawa.
