Tanah Bumbu – Kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Tanah Bumbu mulai diarahkan ke pendekatan yang lebih preventif dan terukur. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Tanah Bumbu bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Senin (02/02/2026). Menekankan pentingnya kesiapan sistem sebelum bencana terjadi, bukan sekadar respons saat kejadian.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus refleksi atas pelaksanaan program kebencanaan tahun sebelumnya, sekaligus menatap arah kerja BPBD di tahun 2026.
Menurut Andi Asdar, wilayah Tanah Bumbu memiliki karakter risiko yang beragam, mulai dari kawasan pesisir hingga daerah aliran sungai. Karena itu, kesiapsiagaan tidak bisa lagi bertumpu pada pola lama yang reaktif.
Komisi III menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur peringatan dini, khususnya di wilayah rawan banjir. DPRD mendorong pemanfaatan teknologi sensor dan sistem peringatan dini yang terintegrasi, agar informasi potensi bencana dapat diterima masyarakat lebih cepat dan akurat.
Selain itu, DPRD juga menilai pengelolaan data kebencanaan perlu ditingkatkan. BPBD diharapkan memiliki peta risiko dan dashboard informasi yang dapat diakses lintas instansi, sehingga koordinasi penanganan darurat tidak terhambat prosedur administratif yang berlarut.
Aspek lain yang tak kalah penting adalah kolaborasi multipihak. Dengan keterbatasan anggaran daerah, DPRD mendorong BPBD lebih aktif menjalin sinergi dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), agar dukungan kebencanaan lebih terarah dan tidak bersifat sporadis.
“Kolaborasi ini harus berbasis peta risiko, supaya bantuan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” ujar Andi Asdar.
Melalui rapat tersebut, DPRD berharap BPBD Tanah Bumbu mampu memperkuat fondasi kesiapsiagaan bencana yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat menghadapi potensi bencana tahunan.
