Tanah Bumbu – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Kabupaten Tanah Bumbu mulai menjadi perhatian serius DPRD Tanah Bumbu. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, termasuk sektor transportasi dan usaha kecil.
Persoalan itu dibahas dalam agenda Rapat Dengar Pendapat DPRD Tanah Bumbu yang dipimpin Ketua Komisi II, Andi Erwin Prasetya, Kamis (07/05/2026) di ruang rapat utama.
Dihadiri Diskumdagri Tanah Bumbu, Bagian Perekonomian SDA dan Administrasi Pembangunan, Pihak Pertamina, Pengelola SPBU hinggga Pengecer BBM guna mencari langkah penanganan cepat terhadap distribusi BBM yang dikeluhkan warga dalam beberapa hari terakhir.
DPRD Tanah Bumbu menilai antrean panjang di sejumlah SPBU tidak boleh dibiarkan berlarut karena berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain menerima laporan dari warga, dewan juga mengaku mendapatkan berbagai keluhan terkait sulitnya memperoleh BBM, terutama jenis subsidi yang banyak digunakan masyarakat dan pelaku usaha kecil.
Untuk memastikan kondisi di lapangan, DPRD Tanah Bumbu berencana melakukan monitoring langsung ke sejumlah SPBU.
Langkah tersebut dilakukan guna mengetahui penyebab utama terjadinya kelangkaan serta memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan.
“Kami ingin memastikan distribusi BBM benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujar salah satu anggota DPRD Tanah Bumbu dalam pembahasan tersebut.
DPRD juga meminta pihak terkait, termasuk pengelola SPBU dan instansi teknis, agar memperkuat pengawasan distribusi BBM supaya pasokan tetap tersedia dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
DPRD Tanah Bumbu berharap persoalan tersebut dapat segera ditangani melalui koordinasi lintas sektor sehingga distribusi BBM kembali normal dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan bahan bakar.
