Kotabaru – Pemerintah Kabupaten Kotabaru mulai memacu peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintahan. Salah satu target yang dibidik yakni menaikkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari predikat B menjadi BB, bahkan A.
Upaya tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan Pembinaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Surya Kotabaru, Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan hasil evaluasi 2025, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotabaru mencatat nilai 76,22 dengan predikat BB. Sementara SAKIP memperoleh nilai 64,80 atau masih berada pada predikat B.
Asisten Administrasi Umum Setda Kotabaru, Anang Muhammad Zen, menyebut capaian Reformasi Birokrasi yang telah diraih perlu dipertahankan. Di sisi lain, peningkatan nilai SAKIP harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, predikat B yang diperoleh saat ini bukan sekadar hasil evaluasi, tetapi juga menjadi dorongan untuk membenahi tata kelola pemerintahan agar lebih terukur dan berorientasi pada hasil.
“Capaian Reformasi Birokrasi dengan predikat BB tentu patut kita syukuri dan apresiasi. Namun, nilai SAKIP kita yang masih berada pada predikat B menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk melakukan perbaikan. Target kita ke depan, SAKIP Kabupaten Kotabaru harus meningkat minimal menjadi BB, bahkan A,” ujarnya.
Anang menegaskan, peningkatan tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi. Seluruh kepala perangkat daerah hingga camat diminta mengambil peran aktif dalam memperkuat akuntabilitas kinerja di lingkungan masing-masing.
Ia juga mengingatkan agar setiap program dan kegiatan yang dibiayai melalui anggaran daerah benar-benar mengacu pada target serta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator tersebut harus disusun secara jelas dan terukur sehingga hasil pelaksanaan program dapat diketahui serta dievaluasi.
Selain itu, kesinambungan antara perencanaan pembangunan daerah, target organisasi, hingga kinerja setiap aparatur dinilai perlu diperkuat.
Untuk mendorong peningkatan nilai SAKIP, Pemkab Kotabaru menyiapkan tiga langkah pembenahan.
Pertama, memperkuat peran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memantau pencapaian target kinerja sekaligus memastikan hasil evaluasi ditindaklanjuti.
Kedua, meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyusun indikator kinerja, pohon kinerja, pengukuran, hingga pelaporan. Proses pendampingan akan melibatkan Bapperida dan Bagian Organisasi, sementara Inspektorat memperkuat fungsi evaluasi internal.
Ketiga, membenahi koordinasi Tim SAKIP Kabupaten melalui pembagian tugas yang lebih terarah, penyusunan jadwal kerja, kesiapan data pendukung, serta pengelolaan tindak lanjut hasil evaluasi.
Kegiatan pembinaan ini melibatkan kepala SKPD, camat, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta tim penyusun SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi.
Ketua pelaksana yang juga Kepala Bagian Organisasi Setda Kotabaru, M. Octo Brahma Yogayana, menjelaskan pembinaan tersebut digelar untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur dalam penerapan SAKIP serta Reformasi Birokrasi.
Ia berharap melalui kegiatan ini, perangkat daerah dapat mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala dalam penerapan akuntabilitas kinerja, termasuk dalam penyusunan perjanjian kinerja.

















