TanahBumbu – DPD Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar diskusi bedah buku Sosialisme Islam: Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syariati. Kegiatan tersebut terlaksana di lantai 4 Hotel Ebony, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Rabu (11/11/2026).
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dari Fraksi PKB, kader dan simpatisan partai, serta mahasiswa menghadiri kegiatan tersebut.
Diskusi menghadirkan tiga narasumber, yakni Ustaz Hidayatullah, Dr. H. Amal Fathullah, M.Ag., dan Dr. H. Nur Zazin, M.A., untuk membahas pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syariati, khususnya mengenai hubungan Islam dengan kehidupan sosial dan politik.
Ketua DPC PKB Tanah Bumbu, H. Hasanuddin AM, S.Ag., M.A., dalam sambutannya menyampaikan bahwa bedah buku tersebut bukan sekadar forum diskusi, tetapi juga ruang untuk menggali pemikiran tokoh-tokoh besar sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan sosial dan politik di tengah masyarakat.
Menurut Hasanuddin, pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syariati masih relevan dibahas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama menyangkut keadilan sosial, kemanusiaan, persamaan hak, serta keberpihakan kepada kelompok masyarakat lemah.
Ia mengingatkan bahwa Islam tidak hanya berbicara mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang mengajarkan kepedulian terhadap sesama dan perjuangan mewujudkan keadilan.
“Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syariati mengajarkan bahwa Islam bukan hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga tentang keadilan sosial, kemanusiaan, persamaan hak, dan keberpihakan kepada kaum lemah,” ujarnya.
Hasanuddin juga menyoroti persoalan penguasaan kekayaan alam dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ia mengaitkan hal tersebut dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Selain itu, ia menghubungkan pembahasan tersebut dengan Pasal 34 UUD 1945 mengenai tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.
Dalam kesempatan itu, Hasanuddin menegaskan bahwa partai politik tidak seharusnya hanya berorientasi pada kepentingan elektoral atau hadir ketika momentum pemilihan umum berlangsung.
Menurutnya, partai politik harus terus berada di tengah masyarakat, menjadi wadah perjuangan, menyerap aspirasi. Selain itu, partai politik juga ikut memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang sedang rakyat hadapi.
“Partai politik jangan hanya bersifat musiman. Ketika pemilu muncul, setelah pemilu kemudian menghilang. Kita menghendaki partai politik justru menjadi solusi dan wadah perjuangan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap diskusi bedah buku tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi menghasilkan tindak lanjut yang dapat diwujudkan melalui kerja nyata di tengah masyarakat.
Hasanuddin menekankan pentingnya peran pengurus PKB dalam mengawal kepentingan warga, memperjuangkan kesejahteraan, membangun kebersamaan, serta memberikan perhatian dan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Diskusi ini bukan hanya diskusi hari ini saja. Tentu harus ada tindak lanjut dan implementasi, bagaimana kita mengawal masyarakat, terutama dalam memperjuangkan kesejahteraan dan kebersamaan mereka,” tegasnya.
