KalimantanSelatan – Menjelang pelaksanaan Kongres XXI Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Kongres XX Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) di Kendal, Jawa Tengah, berbagai dinamika internal organisasi menjadi perhatian sejumlah kader.
Salah satunya M. Sahlani, Demisioner Wakil Ketua Kaderisasi Pimpinan Wilayah (PW) IPNU Kalimantan Selatan periode 2020–2023 sampaikan. Melalui catatan reflektifnya, ia mendorong agar momentum kongres tidak hanya bermakna sebagai agenda pergantian kepemimpinan. Akan tetapi, juga menjadi ruang evaluasi dan reformasi organisasi.
Dalam catatannya, Sahlani mengidentifikasi lima persoalan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius. Kelima persoalan tersebut meliputi keterlambatan pelaksanaan kongres, dugaan persoalan dalam pengelolaan aplikasi SIREKAN, klasterisasi dan pembatasan hak partisipasi, lemahnya penguatan kaderisasi di daerah, serta kekhawatiran terhadap praktik politik transaksional dalam proses pemilihan kepemimpinan.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama demi membangun tata kelola organisasi. Oleh karena itu dapat membuat organisasi yang lebih transparan, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan kader.
Soroti Dugaan Persoalan Pengelolaan SIREKAN
Salah satu hal yang turut menjadi perhatian adalah dugaan persoalan dalam pengelolaan aplikasi SIREKAN. Terkhususnya terkait kewenangan operator dan penerbitan surat keputusan (SK) legalitas kepengurusan Pimpinan Wilayah maupun Pimpinan Cabang.
Persoalan tersebut, menurut Sahlani, perlu mendapatkan perhatian dan klarifikasi dari pihak terkait agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan kader maupun struktur organisasi.
Ia menilai, sistem administrasi organisasi semestinya terkelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian pelayanan bagi seluruh tingkatan kepengurusan.
Kaderisasi Harus Menjadi Prioritas
Selain persoalan tata kelola, penguatan kaderisasi menjadi salah satu perhatian utama Sahlani. Menurutnya, IPNU dan IPPNU tidak boleh hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan formal maupun agenda seremonial, tetapi harus mampu memastikan proses pengaderan berjalan secara berkelanjutan hingga tingkat cabang, anak cabang, ranting, dan komisariat.
Kaderisasi merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter, kapasitas intelektual, kepemimpinan, serta tanggung jawab sosial pelajar Nahdlatul Ulama.
Karena itu, kepengurusan mendatang diharapkan mampu menghadirkan sistem kaderisasi yang lebih terarah, merata, dan berkelanjutan. Penguatan sumber daya manusia harus menjadi prioritas agar organisasi tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga memiliki kualitas kader yang mampu menjawab tantangan zaman.
Demokrasi Organisasi Harus Terjaga
Sahlani juga menyoroti pentingnya menjaga demokrasi internal organisasi. Ia berharap proses pemilihan ketua umum menjadi ruang kompetisi gagasan, kapasitas, integritas, dan rekam jejak pengabdian.
Kekhawatiran terhadap praktik politik transaksional perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, kepemimpinan organisasi harus lahir dari proses yang bermartabat, terbuka, dan mengedepankan kepentingan organisasi di atas kepentingan kelompok.
Selain itu, setiap struktur organisasi perlu memperoleh ruang partisipasi yang adil dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.
Kritik Bukan Bentuk Ketidakloyalan
Lebih lanjut, Sahlani menegaskan bahwa kritik terhadap organisasi bukan berarti menunjukkan sikap berseberangan atau ketidakloyalan. Sebaliknya, kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab merupakan bentuk kepedulian untuk menjaga marwah dan keberlangsungan organisasi.
Organisasi yang sehat, menurutnya, harus memberikan ruang bagi perbedaan pandangan, evaluasi, dan gagasan pembaruan.
Ia berharap Kongres XXI IPNU dan Kongres XX IPPNU di Kendal tidak berhenti pada lahirnya kepemimpinan baru, tetapi mampu menghasilkan arah kebijakan yang lebih progresif, memperkuat kaderisasi, serta memperbaiki tata kelola organisasi.
Baginya, masa depan IPNU dan IPPNU tidak hanya ditentukan oleh siapa yang terpilih menjadi ketua umum, tetapi juga oleh sejauh mana kepemimpinan baru mampu menjawab persoalan kader dan menghadirkan perubahan nyata.
“Berpikir Kritis, Mengawal Organisasi Menuju Perubahan yang Lebih Baik.”
Catatan M. Sahlani
Demisioner Wakil Ketua Kaderisasi PW IPNU Kalimantan Selatan Periode 2020–2023

















