Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat arah pembangunan daerah berbasis data kependudukan. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Pemkab Tanbu menggelar ekspose penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025–2029 di Aula DP3AP2KB, Batulicin, Senin (11/05/2026).
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif melalui Kepala DP3AP2KB, Erli Yuli Susanti, menegaskan bahwa penyusunan PJPK menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan kependudukan di daerah.
Menurut Erli, dokumen PJPK nantinya menjadi acuan penting dalam menyelaraskan program pembangunan dengan kondisi dan dinamika kependudukan di Kabupaten Tanah Bumbu.
“PJPK ini sangat penting sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data kependudukan. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Erli Yuli Susanti.
Ia menambahkan, penyusunan peta jalan tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas masyarakat.
Selain itu, Erli juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan kependudukan yang berkelanjutan.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar implementasi program pembangunan dapat berjalan optimal dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ekspose tersebut dihadiri sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai bagian dari upaya menyusun arah kebijakan pembangunan kependudukan lima tahun ke depan.
Dalam kegiatan itu, turut hadir narasumber Prof. Dr. Suratno yang memaparkan berbagai aspek strategis pembangunan kependudukan.
Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat tersebut menjelaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengendalian jumlah penduduk, hingga sinkronisasi kebijakan lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah.
Prof. Suratno menilai persoalan kependudukan tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara maksimal.
Melalui ekspose ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2029 dapat berjalan optimal dan menjadi pedoman strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berdaya saing di masa mendatang.
