Jakarta – Di tengah upaya pemulihan wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di sejumlah provinsi di Sumatra, perhatian kini tidak hanya tertuju pada penanganan darurat bencana, tetapi juga pada keberlangsungan sektor peternakan yang menjadi penopang rantai pangan masyarakat.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah, menilai bahwa bantuan bagi peternak tidak bisa dipandang sebatas program sosial, melainkan bagian dari strategi menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam proses penyaluran bantuan.
Menurutnya, banyak peternak kehilangan ternak dan sarana produksi, sehingga tanpa intervensi yang tepat sasaran, mereka akan tertinggal dalam proses pemulihan.
“Selama ini peternak kerap menjadi kelompok paling rentan ketika bencana datang. Saat ternak hanyut atau mati, mereka kehilangan sumber penghidupan. Maka transparansi dan akurasi penyaluran bantuan menjadi hal yang mutlak,” ujar Hindun, Selasa (6/1/2026).
Data Kementerian Pertanian per 31 Desember 2025 mencatat 778.922 ekor ternak terdampak di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Unggas menjadi kelompok terbanyak dengan 622.154 ekor, disusul kambing dan domba 113.325 ekor, serta sapi–kerbau sebanyak 38.393 ekor. Aceh tercatat sebagai wilayah dengan kerusakan terparah.
Bagi Hindun, angka tersebut bukan sekadar statistik kerugian melainkan indikator potensi gangguan pasokan pangan.
Ia mengingatkan, kerusakan pada ekosistem peternakan berpotensi memicu efek berantai seperti kelangkaan daging, telur, dan susu di pasar, hingga tekanan pada ketahanan pangan nasional.
“Jika peternak dibiarkan menghadapi dampak bencana sendirian, masyarakat luas pada akhirnya ikut menanggung akibatnya melalui kenaikan harga pangan,” kata Hindun.
Lebih jauh, ia mendorong pemerintah untuk tidak menyamaratakan pola bantuan. Setiap jenis usaha ternak memiliki karakteristik produksi yang berbeda, sehingga kebutuhan peternak sapi tidak sama dengan peternak unggas maupun kambing.
Pendekatan berbasis wilayah dan jenis komoditas, menurutnya, akan membuat program pemulihan lebih tepat guna.
Hindun juga mengingatkan bahwa proses pemulihan tidak berhenti pada distribusi bantuan awal. Pemerintah didorong menyiapkan program jangka menengah–panjang agar peternak dapat kembali mandiri dan produktif.
“Pendataan sudah dilakukan. Tantangannya sekarang adalah memastikan eksekusi berjalan cepat, transparan, dan benar-benar menyentuh peternak yang membutuhkan,” pungkasnya.
Melalui pengawasan yang akuntabel dan kebijakan pemulihan yang adaptif, sektor peternakan diharapkan tidak hanya bangkit dari bencana, tetapi juga tetap menjadi penopang utama rantai pangan Sumatra.