Banjar – Kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Kalimantan Selatan tidak hanya dimaknai sebagai agenda peninjauan bencana, tetapi juga menjadi penegasan peran negara di tengah ruang hidup warga yang sedang teruji. Dari Kabupaten Balangan, Gibran melanjutkan langkahnya ke Desa Lok Buntar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kamis (8/1/2026), menyusuri wilayah yang masih bergelut dengan genangan banjir.
Di Lok Buntar, banjir bukan sekadar angka ketinggian air atau peta terdampak. Permukiman warga yang terendam, akses jalan yang terputus, serta aktivitas harian yang terhenti menjadi potret nyata krisis yang dihadapi masyarakat. Gibran meninjau langsung kondisi tersebut, sekaligus menyapa warga di lokasi pengungsian.
Bagi Gibran, kehadiran langsung di lapangan menjadi cara memastikan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada laporan administratif. Ia menegaskan, di balik setiap data, terdapat keluarga yang tengah berjuang mempertahankan kehidupan di tengah situasi darurat.
“Bencana ini kembali mengingatkan bahwa di balik data dan laporan, ada keluarga-keluarga yang sedang berjuang menghadapi situasi sulit,” ujar Gibran.
Wapres menekankan, negara harus hadir secara nyata saat masyarakat berada dalam kondisi paling rentan. Menurutnya, pendampingan pemerintah tidak boleh bersifat simbolik, melainkan berkelanjutan hingga warga benar-benar pulih dan mampu kembali menjalani aktivitas secara normal.
“Dalam situasi seperti ini, negara tidak boleh absen. Pemerintah akan terus bekerja dan mendampingi masyarakat hingga kondisi benar-benar pulih dan aktivitas warga bisa kembali berjalan dengan aman,” tegasnya.
Dalam peninjauan tersebut, Gibran didampingi Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin. Keduanya meninjau kondisi rumah warga, fasilitas umum, serta ketinggian air di sejumlah titik. Dialog langsung dengan masyarakat juga dilakukan untuk menyerap kebutuhan mendesak di lapangan.
Muhidin menyampaikan bahwa fokus penanganan saat ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, mulai dari distribusi logistik, layanan kesehatan, hingga penyediaan tempat pengungsian yang layak dan aman.
“Yang paling penting adalah memastikan warga mendapatkan bantuan yang dibutuhkan, terutama makanan, layanan kesehatan, dan tempat tinggal sementara yang aman,” kata Muhidin.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, lanjutnya, terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, BPBD, serta instansi terkait agar penanganan banjir berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Kami bergerak bersama seluruh unsur agar penanganan banjir dilakukan secara cepat, terpadu, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Rangkaian kunjungan Wapres ke Balangan dan Banjar ini menjadi sinyal bahwa respons bencana tidak berhenti pada tahap darurat semata. Lebih dari itu, langkah tersebut menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan proses pemulihan berjalan seiring dengan kebutuhan nyata masyarakat terdampak banjir di Kalimantan Selatan.