Jakarta – Bangsa Indonesia tengah menghadapi dinamika sosial dan politik yang kian mengkhawatirkan. Aksi demonstrasi di sejumlah daerah pada pekan lalu tidak hanya menjadi ruang penyaluran aspirasi rakyat, tetapi juga memicu kericuhan. Kondisi ini menimbulkan kegelisahan di masyarakat dan menuntut kebijaksanaan dari seluruh elemen bangsa, termasuk kalangan pers.
Sebagai salah satu pilar demokrasi, media memegang peran penting menjaga ruang publik tetap sehat. Kesadaran itulah yang mendorong Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar rapat pengurus harian secara daring melalui aplikasi Zoom, Selasa (2/9/2025).
Rapat tersebut diikuti oleh Dewan Pembina Reda Mathovani yang juga menjabat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Dewan Penasehat, serta Dewan Pakar SMSI. Kehadiran mereka diharapkan memberi masukan objektif dalam menyikapi situasi nasional.
Ketua Umum SMSI, Firdaus, menegaskan bahwa insan pers perlu berperan aktif menghadirkan suara yang menyejukkan di tengah gejolak bangsa.
“Bagaimana SMSI dapat memberi kontribusi nyata bagi persatuan. Kami mendorong dialog, meredam ketegangan, serta menyampaikan pandangan konstruktif kepada pemerintah maupun masyarakat pers,” ujarnya.
Firdaus menambahkan, setiap langkah SMSI harus berpijak pada aspirasi yang dihimpun dari berbagai kalangan. Karena itu, rapat pengurus harian ini menjadi awal untuk menyerap pandangan Dewan Pembina dan Dewan Pakar, sebelum dirumuskan dalam pernyataan sikap secara nasional.
Dalam forum tersebut, SMSI mengingatkan pentingnya media tetap menjaga demokratisasi tanpa terjebak dalam arus konflik dan narasi provokasi. Media, kata Firdaus, semestinya berperan sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah.
Senada dengan itu, Dewan Pakar SMSI Prof. Henri Subiakto menekankan agar pemerintah tidak mengabaikan kasus-kasus penting yang menjadi perhatian publik, meski suasana diguncang aksi demonstrasi.
“Jangan sampai isu krusial hilang karena tertutup hiruk-pikuk demo,” ujarnya.
Sementara itu, Dewan Penasehat SMSI, Prof. Taufiqurahman, menilai gerakan massa tetap harus dilihat sebagai bagian dari ekspresi demokrasi. Namun, ia menegaskan perlunya media mendorong pesan damai.
“SMSI perlu tampil menyuarakan stop kekerasan, stop provokasi. Media siber sebaiknya menyajikan informasi yang meneduhkan, bukan menambah perpecahan,” ucapnya.
Sebagai tindak lanjut, SMSI akan menggelar Rapat Pleno Nasional pada Rabu (3/9/2025) dengan melibatkan pengurus daerah dari seluruh Indonesia. Forum tersebut akan menjadi ajang konsolidasi untuk merumuskan sikap organisasi, yang rencananya diumumkan resmi pada Jumat (5/9/2025).
Firdaus berharap, pernyataan sikap yang dihasilkan bukan sekadar respons sesaat, melainkan dokumen moral yang mewakili aspirasi bersama.
“SMSI ingin memastikan demokrasi tetap terjaga, bangsa tetap utuh, dan masyarakat merasakan suasana yang lebih stabil dan aman,” tegasnya.















