Banjar – Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan (UNUKASE), Dr. Ir. H. Abrani Sulaiman, M.Sc., aktif mengikuti Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Banjar 2027. Bappedalitbang Kabupaten Banjar menyelenggarakan forum tersebut di Guest House Sultan Sulaiman, Martapura, Rabu (14/1/2026).
Dalam forum itu, rektor UNUKASE menyoroti persoalan banjir yang melanda berbagai wilayah, khususnya Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ia menilai banjir tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga melemahkan perekonomian serta mengancam ketahanan pangan masyarakat.
“Banyak sawah dan kebun petani terendam air. Salah satu penyebabnya adalah sungai yang tidak lagi berfungsi optimal akibat tertutup sedimentasi, pertumbuhan permukiman penduduk, serta alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan pemukiman.” Ucapnya
Dr. Abrani menegaskan pentingnya pengendalian tata ruang dan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ia mendorong penerapan aturan rumah panggung agar air hujan tetap memiliki ruang resapan menuju wilayah terendah.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Banjar mulai mematangkan arah pembangunan daerah tahun 2027 secara partisipatif. Forum Konsultasi Publik RKPD menjadi langkah awal menyelaraskan prioritas pembangunan dengan isu strategis daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, menekankan pentingnya perencanaan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Ia menyebut RKPD sebagai dokumen kunci pelaksanaan pembangunan daerah setiap tahun.
“Sejak tahap awal, kami ingin rencana pembangunan ini dikomunikasikan dan dikonsultasikan agar target dan prioritasnya tepat sasaran.” ujarnya
Yudi menjelaskan RKPD 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan visi pembangunan Kabupaten Banjar. Dokumen tersebut juga menjadi bagian awal RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2045.
“Oleh karena itu, perencanaan harus mampu menjawab tantangan daerah secara strategis dan berkelanjutan.” pungkasnya
Yudi menekankan keterlibatan lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Ia mengingatkan pembangunan tidak boleh berjalan sektoral dan harus saling terhubung antarbidang.
Sementara itu, Bappedalitbang Kabupaten Banjar menghimpun masukan publik melalui forum konsultasi tersebut. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, Mujahid, menyampaikan tujuan utama forum RKPD 2027.
“Masukan tersebut akan digunakan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD agar lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Banjar.” tegasnya
