Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menimbulkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap ketahanan fiskal negara. setiap kebijakan yang menggunakan anggaran dalam jumlah besar harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat yang diperoleh masyarakat dan kemampuan negara dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan.
Ketahanan fiskal tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pemerintah menyediakan anggaran pada tahun berjalan, tetapi juga menyangkut kapasitas negara untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan lainnya tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Risiko terhadap ketahanan fiskal dapat muncul apabila kebutuhan pembiayaan program meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penerimaan negara. Kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk sektor lain, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan tinggi, perlindungan sosial, maupun pengembangan ekonomi.
Apabila terjadi perlambatan ekonomi yang berdampak pada menurunnya penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya, pemerintah akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mempertahankan keberlangsungan program.
Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk MBG tidak selalu harus dipandang sebagai beban fiskal. pengeluaran pemerintah yang diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia sering diposisikan sebagai investasi jangka panjang (Ardhana dkk., 2026).
Investasi tersebut menghasilkan manfaat ekonomi melalui peningkatan kualitas kesehatan, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan belajar masyarakat. Anak yang memperoleh asupan gizi yang baik memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, menyelesaikan pendidikan dengan hasil yang lebih baik, serta berkontribusi secara produktif ketika memasuki dunia kerja.
Apabila manfaat tersebut benar-benar tercapai, maka biaya yang dikeluarkan negara pada saat ini dapat memberikan keuntungan ekonomi dan sosial yang lebih besar pada masa mendatang.
Pandangan yang mendukung MBG menilai bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memenuhi hak masyarakat atas pangan, kesehatan, dan pendidikan. Program ini sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan sosial sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia (Said Muhammad, 2026).
MBG berpotensi menciptakan dampak ekonomi melalui peningkatan permintaan terhadap hasil pertanian, peternakan, perikanan, serta produk usaha mikro. Apabila rantai pasok dikelola dengan baik, kebijakan ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan ketepatan sasaran. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, program berisiko menghadapi berbagai persoalan, seperti pemborosan anggaran, inefisiensi distribusi, ketidaksesuaian kualitas makanan, maupun penyimpangan dalam proses pengadaan.
ketergantungan terhadap pembiayaan negara dalam jumlah besar dapat menjadi tantangan apabila kondisi fiskal mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi atau meningkatnya kebutuhan belanja pada sektor lain.
