Tanah Laut – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut tak ingin sekadar “lulus” pemeriksaan, tetapi memastikan setiap rupiah uang rakyat tercatat dan dipertanggungjawabkan secara utuh. Komitmen itu mengemuka dalam rapat persiapan pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang digelar di Ruang Rapat Wakil Bupati Tanah Laut, Senin (02/02/2026).
Rapat tersebut menjadi titik konsolidasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjelang pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dijadwalkan berlangsung selama 28 hari, terhitung 1 hingga 28 Februari 2026.
Asisten III Sekretariat Daerah Tanah Laut, Rudi Ismanto, menegaskan bahwa kesiapan bukan hanya sebatas administrasi, melainkan juga menyangkut integritas dan ketepatan waktu dalam penyampaian data.
“Seluruh perangkat daerah telah kami instruksikan untuk menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap dan sesuai ketentuan. Ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi bagian dari komitmen menjaga tata kelola keuangan yang baik,” ujarnya.
Pemeriksaan interim merupakan tahapan awal sebelum audit menyeluruh atas LKPD. Dalam proses ini, BPK akan memantau tindak lanjut rekomendasi sebelumnya, mengevaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), menguji kepatuhan terhadap regulasi, hingga menelaah transaksi keuangan pemerintah daerah.
Ketua Tim Pemeriksa BPK, Tofan Iriawan, menyampaikan bahwa pemeriksaan bukan hanya instrumen kontrol, tetapi juga sarana perbaikan berkelanjutan.
“Kami berharap proses ini memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Tanah Laut, sejalan dengan prinsip good governance,” katanya.
Bagi Pemkab Tala, pemeriksaan ini menjadi momentum strategis untuk memastikan tata kelola berjalan profesional dan bertanggung jawab.
Dengan koordinasi yang lebih solid dan kesiapan dokumen yang matang, pemerintah daerah optimistis mampu mempertahankan kualitas laporan keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
Di tengah tuntutan transparansi yang semakin tinggi, langkah proaktif ini menjadi sinyal bahwa pengelolaan anggaran bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan fondasi utama pembangunan daerah yang berkelanjutan.
