Pelitanusantara.net – BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyambut kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Provinsi Kalimantan Timur.
Kunjungan tersebut merupakan kerja Pansus Raperda Rencana Pembangunan Industri Kawasan (RPIK) Kukar dan Pansus Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kukar.
Kunjungan disambut Sekretaris DPRD Mukhlis, beserta jajaran SKPD lingkup Pemkab Tanbu diruang rapat paripurna DPRD Tanah Bumbu, Kamis (24/06/2021).
Ketua Pansus Raperda RPIK Kukar Johansyah menyampaikan, tujuan kunker Pansus ini ingin belajar bagaimana Tanah Bumbu menata kawasan yang direncanakan oleh Bupati Tanah Bumbu dalam rangkaian kawasan industri.
Menurutnya saat ini Tanah Bumbu menjadi bagian penyangga dari rencana Ibu Kota Negara yang ada di Kaltim.
“Oleh sebab itu kita harus berbenah bagaimana kita menetapkan berbagai industri kawasan. Tujuannya tiada lain bagaimana pendapatan di Kukar ini ada peningkatan,” paparnya.
Selain Pansus RPIK, Pansus RTRWK Kukar yang disebut Ahmad Yani selaku rombongan Pansus, bahwa selain kunjungan pansus tersebut, kunjungan ini sekaligus silaturrahmi serta ingin mengkaji problematika RTWK yang ada di Tanah Bumbu.
Tentu pihaknya akan membandingkan RTRWK yang ada ditempatnya. Ternyata pelaksanaan konsistensinya di Daerah Tanah Bumbu dianggap sangat luar biasa.
“Tentu kami harus banyak belajar karena di tempat kami masih banyak belajar tentang hal tersebut, sehingga Kukar sendiri lebih mudah menata berbagai sektor yang saat ini menjadi fokus kami,” ujar Akhmad Yani.
Sambungnya, kenapa di Tanah Bumbu ini menjadi sebuah focus, karena ini berkaitan dengan peningkatan pendapatan negara dalam hal pengelolaan tambang.
Ternyata disini ungkapnya, walaupun lahannya banyak tambang tetapi sektor perkebunan dan sektor pertanian itu menjadi andalan sehingga sektor pertanian itulah yang merupakan bagian yang tentu harus dilestarikan dan konversi lebih banyak lagi, supaya lahan pertanian di Kutai Kartanegara minimal mirip pengelolaannya di Tanah Bumbu.
Terkiat persoalan jaringan sempat dia sebutkan, dimana hal ini berkaitan dengan tugas Diskominfo. Tentu pihaknya inginkan minimal pembangunan tower diperbanyak supaya sinyal dan keberadaan telekomunikasi lebih lancar lagi.
“Kendala ditempat kami banyak memiliki pelosok yang belum ada jaringan atau daerah blankspot sehingga ini menjadi kendala. Karena menjadi kebutuhan dasar terkait telekomunikasi, sehingga kami kedepankan seperti apa mengantisipasi nya di daerah Kukar. Justru di Tanah Bumbu sendiri akan kami pelajari bagaimana konsep untuk mencari jalan keluarnya,” tutupnya.
Dalam kunker itu sesi tanya jawab pun berjalan. Sebagaimana yang disampaikan Kepala Diskominfo Tanbu Ardiansyah, terkait jaringan itu adalah hal yang sama persoalannya.
Namun lanjutnya dari sejumlah menara yang ada, persoalan minimnya menara di daerah blankspot menjadi permasalahan bagi dunia pendidikan sekarang yang mengharuskan belajar secara daring akibat pandemi.
“Terkait persolan ini, kami sering mengajukan permohonan kepada operator supaya membangunkan menara telekomunikasi yang susah sinyal. Alhamdulillah ada yang terealisasi dan ada yang tidak terealisasi. Alasannya kerena ini adalah bisnis dengan mempertimbangkan jumlah penduduk. Kalau dibangunkan di daerah tersebut harus ada hal yang menguntungkan,” jelas Ardiansyah.
Melalui program Bakti Kementerian Kominfo, rencananya akan di bangun 9 menara di daerah blankspot. Seperti daerah perbatasan lintas kabupaten.
“Insya Allah pada bulan Juli ini sudah mulai dilakukan pemasangan,” pungkasnya. (**)
