TanahBumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengikuti Pra-Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar acara tersebut di Banjarbaru, Selasa (9/9/2025).
Pemerintah daerah menjadikan kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas kinerja. Selain itu, kegiatan ini memberikan pendampingan teknis agar predikat SAKIP Tanah Bumbu terus meningkat.
Bupati Andi Rudi Latif menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk menerapkan SAKIP. Tanah Bumbu akan konsisten demi meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
Kabupaten Tanah Bumbu berkomitmen penuh dalam pelaksanaan SAKIP, yang menyatukan Tiga Sistem kunci, yaitu:
- Perencanaan : Menetapkan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur.
- Penganggaran : Menyelaraskan penggunaan anggaran dengan kinerja yang akan dicapai.
- Pelaporan : Mencatat, Mengukur, dan Melaporkan kinerja secara transparan.
Sementara itu, Plt. Asisten Deputi Kementerian PANRB, Budi Prawira, menekankan bahwa pra-evaluasi berperan penting untuk menilai perkembangan implementasi SAKIP di daerah.
“Pra-evaluasi ini bertujuan memberikan pendampingan dan masukan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas manajemen kinerja. Harapannya, setiap kabupaten dan kota mampu mencapai predikat yang lebih baik pada evaluasi akhir nanti,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa proses pra-evaluasi menjadi tahap persiapan sebelum evaluasi lanjutan pada September dan panel penentuan predikat pada November mendatang. Selain itu, melalui verifikasi lapangan, tim evaluator menilai capaian kinerja pemerintah daerah, penanganan isu strategis, serta efektivitas integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan monitoring.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan keseriusan dalam mengimplementasikannya secara konsisten. Selain memaparkan progres kinerja, pemerintah daerah menyiapkan data pendukung serta strategi penguatan tata kelola yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Komitmen tersebut mendorong Tanah Bumbu untuk meningkatkan predikat SAKIP sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel.
