Jakarta – DPR menggelar audiensi dengan Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI). Audiensi bersama Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, ini membahas masalah tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN yang tak kunjung dibayarkan. Selain Lestari Moerdijat, perwakilan dari Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, turut hadir dalam audiensi tersebut, Kamis (06/03/2025).
Dalam pertemuan tersebut, ADAKSI mengungkapkan keluhan terkait tunjangan kinerja yang belum dibayarkan. Mereka menyoroti ketidaksetaraan hak, di mana dosen ASN tidak memperoleh tunjangan kinerja, sementara kementerian dan lembaga lain telah memperoleh hak tersebut.
Wakil Ketua ADAKSI, Anggun Gunawan, berharap audiensi ini menjadi pintu pembuka untuk memperjuangkan hak dosen. Anggun menegaskan bahwa hingga saat ini, tunjangan kinerja dosen belum juga dibayarkan, meskipun Perpres 136 telah diterbitkan pada 2020. Menurutnya, tidak ada perubahan terkait hak tukin bagi dosen sejak keluarnya peraturan tersebut.
Menanggapi keluhan dosen dari berbagai daerah, DPR berkomitmen untuk mendorong permasalahan ini ke Komisi X RI agar dapat memperjuangkan hak-hak dosen, terutama terkait tunjangan kinerja.
“Pada 2025, ada hal-hal yang perlu didorong terkait kesejahteraan dosen, seperti gaji pokok yang tidak memadai, padahal hal ini bisa menjadi daya dorong untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa,” ujar salah satu perwakilan DPR.
Nova Abriano, S.E., M.M., Dosen ASN DPK UNUKASE, yang juga mewakili ADAKSI Korwil Kalimantan Selatan, ikut serta dalam audiensi ini. Nova berharap agar tunjangan kinerja segera dibayarkan sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi dosen.
“Kami berharap tunjangan kinerja segera dibayarkan, sebagai penghargaan bagi profesi kami sebagai dosen,” harap Nova. (Humas UNUKASE/MPD)
