Pelitanusantara.net – JAKARTA, Pengelolaan dan perlindungan data serta informasi sangat perlu diketahui karena itu merupakan hal yang sangat penting, sehingga perlu disampaikan. Oleh karena, Indonesia telah memiliki Undang-undang Keterbukaan Informasi, dan Komisi Informasi di pusat dan daerah. Pada Sabtu 06/11/2021.
Dikatakan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo Usman Kansong pada Kamis (04/11), lembaga tersebut bertugas mengawal keterbukaan informasi, dan menyelesaikan sengketa informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Tugas ini memang tidak ringan namun bukan tidak mungkin dilaksanakan.
Melalui sambutannya dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Produksi dan Diseminasi Konten, serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Bali, Usman menjelaskan, “Sebagai badan publik kita berkewajiban untuk membuka informasi sejauh informasi itu bermanfaat dan tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan misalnya, menyangkut rahasia negara dan rahasia pertahanan, keamanan. Hal ini harus kita lindungi, termasuk di dalamnya adalah data pribadi,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kominfo dan DPR terus mendiskusikan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ia berharap bulan ini sudah dibuka kembali lagi pembahasan terkait RUU PDP dan tahun depan kita sudah memiliki UU PDP.
Dia juga berharap dengan adanya kegiatan ini para pengelola informasi bisa semakin matang dan piawai dalam mengolah informasi. “Karena informasi adalah sesuatu yang dengannya kita bisa mengambil kebijakan. Tanpa informasi, tanpa dokumentasi, tanpa data maka kebijakan yang kita ambil bisa salah,” kata Usman.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, Dr. Ida Bagus Sutresna, serta para praktisi komunikasi Dr. Emilia Bassar dan Dian Agustine.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Bali Ida Bagus Sutresna menyatakan informasi publik harus disampaikan agar masyarakat dapat memanfaatkan program-program pembangunan yang dilaksanakan. Hal itulah yang mendasari mengapa harus diproduksi dan diseminasi konten, serta pengelolaan media komunikasi publik.
“Ketika kita melakukan komunikasi dengan masyarakat, maka dibutuhkan informasi. Selanjutnya, informasi inilah yang akan kita olah agar dapat dilakukan sebuah evaluasi. Sehingga apa yang jadi tujuan oleh pemerintah dapat terlaksana untuk masyarakat,” jelasnya dalam kutipan sindonews.com.
Praktisi komunikasi Emilia Bassar menjelaskan, dalam strategi komunikasi perlu menetapkan tujuan komunikasi yang terukur secara cerdas, lalu panduan untuk semua program komunikasi yang spesifik. Selain itu, perlu dipikirkan pula efektivitas menyampaikan pesan kepada target khalayak menggunakan media yang tepat.
“Dalam proses strategi komunikasi basic pertama yang harus dilakukan adalah riset dengan mengumpulkan data dan informasi, dilanjutkan dengan analisis situasi, lalu pemetaan isu dan pemangku kepentingan, setelah itu mulailah lakukan strategi komunikasi dan implementasi program, dan yang terakhir harus dilakukan adalah evaluasi,” kata Emilia.
Sementara, praktisi komunikasi Dian Agustine mengatakan ada empat fungsi komunikasi dalam pengelolaan khususnya di media yaitu untuk menginformasikan, mendidik, menghibur dan mempengaruhi. Adapun dalam strategi komunikasi terdapat lima tahap penetapan yang harus diperhatikan seperti, memilih dan menetapkan komunikator, menetapkan target sasaran, menyusun pesan, memilih media komunikasi dan yang terakhir harus selalu dilakukan adalah tahap evaluasi.
“Komunikator merupakan kunci dan kendali atas seluruh aktivitas komunikasi. Peran komunikator sangatlah penting dalam aktivitas komunikasi, maka sebagai komunikator harus terampil dalam berkomunikasi,” jelas Dian.
(red)/Rzq.
