Batulicin – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) dengan stakeholder terkait, Sabtu (16/11/2024), di salah satu hotel di Batulicin.
Dengan tema “Netralitas dan Imparsialitas dalam Demokrasi”, kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi menjelang Pilkada Serentak 2024.
Rakoor tersebut dibuka oleh Koordinator Divisi (Koordiv) Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Tanah Bumbu, Hasmiya Ningsih.
Dalam sambutannya, Hasmiya menekankan pentingnya kerja sama semua pihak demi menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.
“Kami mengapresiasi dukungan seluruh stakeholder yang terus berkomitmen dalam mewujudkan netralitas ASN, TNI, dan Polri secara keseluruhan. Kami juga meminta dukungan Polres untuk meminimalkan pelanggaran, terutama yang bersifat pidana, serta melawan berita hoaks,” ucap Hasmiya.
Peserta Rakoor ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Panwascam Koordiv HP2H se-Kabupaten Tanah Bumbu, camat, dan sekretaris camat.
Selain itu, hadir pula Polres Tanah Bumbu, Kodim 1022/TNB, Tim Desk Pemilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Kejaksaan Tinggi Negeri Tanah Bumbu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, serta Dinas Perhubungan.
Rakoor menghadirkan dua narasumber utama. H. Kamiluddin Malewa, dari Akademi Pemilu dan Demokrasi Koordinator Wilayah Kalimantan Selatan, membahas pentingnya netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam Pilkada 2024.
“Keberhasilan Pilkada Serentak 2024 membutuhkan sinergi kuat antara penyelenggara pemilu, seperti KPU, dan seluruh stakeholder. Netralitas adalah kunci integritas dan profesionalisme,” kata Kamiluddin.
Ia juga memberikan wawasan kepada peserta mengenai pelanggaran kode etik dan disiplin.
Narasumber kedua, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanah Bumbu, Nahrul Fajeri, menjelaskan tiga prinsip netralitas yaitu tidak terikat partai politik, bebas dari pengaruh partai politik, dan imparsial.
“UU Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap ASN tidak boleh berpihak pada pengaruh atau kepentingan pihak manapun,” tegas Nahrul.
Ia juga mengajak peserta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
“Suksesnya Pilkada 2024 adalah tugas kita bersama,” tutupnya.
Kegiatan ini juga diisi sesi diskusi dan tanya jawab yang interaktif yang melibatkan para peserta dan narasumber, memungkinkan peserta untuk mendalami materi yang disampaikan.
Sebagai penutup, Hasmiya berharap rakoor ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga netralitas menjelang Pilkada 2024.
“Mari kita kembali tegaskan aturan yang harus dipatuhi. Dengan sinergi yang kuat, kita bisa memastikan Pilkada berjalan lancar dan demokratis,” ujar Hasmiya.
Rakoor ini menegaskan komitmen bersama seluruh pihak untuk menciptakan pemilu yang adil, jujur, dan berintegritas di Tanah Bumbu.
