Tanah Bumbu – Keluhan masyarakat terkait antrean panjang hingga sulitnya mendapatkan BBM subsidi di sejumlah wilayah Kabupaten Tanah Bumbu akhirnya mendapat perhatian serius dari DPRD Tanah Bumbu.
Lembaga legislatif tersebut turun langsung melakukan monitoring penyaluran BBM subsidi di SPBU Pagatan dan SPBU Sungai Loban, Jumat (08/05/2026).
Kegiatan itu melibatkan lintas komisi DPRD sebagai tindak lanjut hasil rapat kerja bersama Pertamina Patra Niaga, pengelola SPBU, Organda, hingga unsur pemerintah daerah.
Dalam pemantauan tersebut, rombongan DPRD mengecek kondisi antrean kendaraan, ketersediaan stok BBM subsidi, hingga sistem distribusi pengisian kepada masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Abdul Rahim Bobi Rahman, menegaskan pengawasan dilakukan untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan normal dan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Menurutnya, DPRD juga menerima sejumlah laporan terkait dugaan praktik pelangsiran serta permainan distribusi solar subsidi di lapangan.
“Kalau memang ada operator bermain-main dengan penyaluran maupun harga minyak solar subsidi, tentu akan dilakukan penindakan,” tegas Bobi.
Ia menilai BBM subsidi merupakan kebutuhan penting masyarakat, terutama bagi warga yang menggantungkan aktivitas ekonomi sehari-hari pada bahan bakar bersubsidi tersebut.
Karena itu, DPRD meminta proses pengawasan distribusi terus diperketat agar penyaluran tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.
Selain itu, DPRD juga mendorong penertiban aktivitas pelangsiran dilakukan secara bertahap dan terukur agar tidak memunculkan persoalan sosial baru di tengah masyarakat.
“Konsumsi BBM subsidi ini harus benar-benar dipahami supaya penyalurannya tepat sasaran,” katanya.
Dalam monitoring itu, DPRD turut memeriksa mekanisme distribusi BBM di masing-masing SPBU guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai aturan.
Kegiatan monitoring di SPBU Pagatan dan SPBU Sungai Loban turut dihadiri unsur kecamatan, kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, serta pengawas SPBU setempat.
