Pelitanusantara.net – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Said Ismail Khollil Alydrus bersama Assisten Bidang Administrasi Umum H Andi Aminuddin dan Kepala Dinas Sosial Tanah Bumbu, H Basuni, mengunjungi Kementrian Sosial Republik Indonesia di Jalan Salemba Raya, Jakarta, Kamis (25/08/22) yang lalu.
Melalui awak media, Khollil menyampaikan jika dirinya mendampingi Pemkab setempat dalam rangka penyerahan proposal bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dengan sumber anggaran APBN di Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Sementara itu, dari Kemensos RI Radik Karsatiguna, AKS, M.Si menyambut baik kunjungan dari Kabupaten Tanah Bumbu tersebut.
Saat sesi Tanya jawab, Khollil juga menyampaikan dengan keterbatasan anggaran yang tersedia di Kabupaten Tanah Bumbu, dirinya bersama pihak pemerintah daerah sangat berharap agar proposal RS-RTLH ini dapat disetujui oleh Kementerian Sosial RI.
Mengingat, rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga.
“Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah, ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri,” ungkap Khollil.
Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni yang dihuni atau dimiliki oleh kelompok fakir miskin memiliki multidimensional. Oleh sebab itu, kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya.
Senada dengan hal itu, Assisten Administrasi Umum Andi Aminudin juga meminta agar usulan dari Kabupaten Tanah Bumbu menjadi prioritas di Tahun 2023, karena mengingat bahwa Kabupaten Tanah Bumbu adalah daerah penyangga Ibukota Baru Republik Indonesia atau IKN.
Sehingga, Basuni pun juga terus meningkatkan performanya dalam menunjang syarat-syarat administrasi yang diperlukan dalam proposal pengajuan RS-RTLH ini
“Untuk pemberkasan juga akan dilengkapi segera setelah pulang ke Tanah Bumbu,” tutup Basuni. (Rel)
