Banjarmasin – Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal (Purn.) H. M. Soeharto, kembali mencuri perhatian publik. Di tengah perdebatan yang masih hangat, tokoh muda asal Kalimantan Selatan, Maulana Nur, M.I.Kom — mantan Bendahara Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) periode 2019–2022 — menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana tersebut.
Menurut Maulana, Soeharto merupakan salah satu tokoh besar yang berperan penting dalam pembangunan dan konsolidasi nasional pasca peristiwa 1965.
“Kita perlu menilai Jenderal Soeharto secara proporsional. Di masa kepemimpinannya, Indonesia mampu bangkit dari keterpurukan, mencapai stabilitas ekonomi, mewujudkan swasembada pangan, serta memperkuat peran umat Islam dalam pembangunan,” ujar Maulana di Banjarbaru, Rabu (6/11/2025).
Ia menegaskan bahwa jasa Soeharto bagi bangsa tidak dapat dihapus begitu saja hanya karena adanya kontroversi politik di masa lampau.
“Tidak ada pemimpin yang sempurna. Namun, kita harus mengakui bahwa di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Maulana menilai proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional yang melibatkan Kementerian Sosial, kepala daerah, dan masyarakat merupakan bentuk penghargaan terhadap perjalanan sejarah bangsa.
“Para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta telah mendapat tempat terhormat. Sudah sepantasnya Soeharto juga diberikan apresiasi atas pengabdiannya,” tegasnya.
Sebagai bagian dari generasi muda Nahdlatul Ulama, Maulana juga menyoroti hubungan NU dengan Soeharto yang menurutnya perlu dilihat secara lebih objektif.
“Di masa Soeharto, NU kembali diberi ruang dalam kegiatan sosial dan pendidikan setelah menerima asas tunggal Pancasila pada tahun 1984. Langkah itu membuka peluang besar bagi tumbuhnya kader muda NU,” tambahnya.
Maulana berharap agar masyarakat dan kalangan sejarawan dapat melihat wacana ini dari sisi rekonsiliasi dan penghormatan terhadap jasa, bukan dari luka sejarah.
“Sudah saatnya kita berdamai dengan masa lalu. Menghargai jasa Soeharto bukan berarti mengabaikan kekurangannya, melainkan mengakui kontribusinya yang besar bagi bangsa,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kebijakan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang menampung aspirasi publik dalam proses penentuan calon pahlawan nasional.
“Langkah Gus Ipul sudah tepat dan berani. Beliau hanya menjalankan mekanisme yang ada, sementara masyarakat memiliki hak untuk mengusulkan tokoh yang dianggap berjasa,” kata Maulana.
Sebagai penutup, Maulana mengajak generasi muda untuk meneladani semangat kerja keras, nasionalisme, dan kedisiplinan yang diwariskan oleh Jenderal Soeharto.
“Generasi muda perlu belajar dari ketegasan dan pengabdian Soeharto dalam membangun bangsa. Itulah nilai-nilai kepemimpinan yang patut kita lanjutkan,” pungkasnya.
