Pelitanusantara.net – Koordinator Wilayah (Korwil) Kalimantan Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) mengutuk dan menolak keras hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang telah terselenggara di Universitas Alma Ata Yogyakarta pada tanggal 16-19 September 2022.
Mukernas ini diwarnai kericuhan dan tidak menghasilkan keputusan apapun terkait program kerja.
Korwil BEM PTNU Kalimantan, Fahriadi menyampaikan kekecewaan dan ketidaksepakatannya terkait hasil mukernas.
“Saya sangat tidak sepakat dan kecewa dengan hasil keputusan sidang Mukernas yang telah jauh dari agenda awal untuk membahas proyeksi program BEM PTNU kedepan, namun agenda Mukernas malah menjadi forum pelengseran dan perebutan kekuasan sebab tidak ada kesesuaian judul kegiatan dengan agenda yang di lakukan pada forum Mukernas. Ini dikonfirmasi oleh peserta delagasi dari korwil kalimantan” Terangnya.
Fahriadi merasa geram sebab Teman-teman dari Kalimantan jauh-jauh datang ke yogyakarta dengan tujuan ikut serta dalam penyusunan program BEM PTNU Se-Nusantara, namun pada kenyataannya hanya menghadiri kegiatan yang tidak jelas agenda dan mekanismenya.
Beliau juga menganggap tindakan ini telah melanggar AD/ART sesuai dengan hasil Kongres di Bojonegoro.
Kondisi ini menyebabkan Mukernas carut marut serta tidak berjalan dengan khidmat. Beberapa oknum ngotot ingin mengambil alih BEM PTNU Se-Nusantara dengan melaksanakan Konferensi Luar Biasa (KLB) dengan dasar yang tidak jelas.
Majelis Pembina Nasional (Mabinas), Dohir S.H saat dikonfirmasi terkait situasi di forum Mukernas mengatakan bahwa apa yang terjadi telah mencederai dan melanggar AD/ART organisasi.
“Mukernas adalah forum khusus pembahasan rancangan program kerja, saya kaget ketika mendapat laporan bahwa yang terjadi malah mengadakan KLB. Ini kan sangat mencederai apalagi dilaksanakan tanpa mengikuti prosedural yang tercantum dalam AD/ART,” ujar Dohir.
Dohir menegaskan bahwa yang memiliki tupoksi untuk menentukan KLB adalah Mabinas. Selain itu perlu diketahui juga syaratnya, yaitu harus sesuai dengan mekanisme administratif yang ada, melalui seluruh Korwil dengan melayangkan surat ke Mabinas sehingga dapat dipertimbangkan.
Setelah pernyataan tersebut, Mabinas BEM PTNU Se-Nusantara mengeluarkan surat pembubaran panitian dan kegiatan. Akhirnya agenda tersebut secara hukum dibubarkan dan tidak bisa mengambil serta mengesahkan keputusan apa pun.
