TanahBumbu – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI menunjukan komitmennya dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas di kawasan Kabupaten Tanah Bumbu. Kemenhub menerima usulan resmi dari Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, tentang pengadaan fasilitas keselamatan jalan. Lebih lanjut Kemenhub menyetujui dan memulai langkah konkret.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani, melaksanakan pertemuan langsung dengan Bupati Andi Rudi Latif di Kota Banjarmasin, pada Kamis malam, (7/8/2025).
Di pertemuan tersebut, Ahmad Yani memberitahukan bahwa Kemenhub setuju atas usulan yang telah diajukan Pemkab Tanah Bumbu. Terkhusus pada pembangunan fasilitas keselamatan jalan di ruas Jalan Bypass Batulicin–Banjarbaru dan sejumlah titik rawan.
“Kami menyambut baik usulan dari Pemkab Tanah Bumbu. Setelah melalui proses evaluasi, Kemenhub menyetujui usulan tersebut. Proyek akan mulai dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari titik-titik prioritas,” ucap Ahmad Yani.
Ahmad Yani juga menegaskan akan segera melakukan survei lapangan untuk menentukan lokasi pemasangan fasilitas keselamatan jalan. Selain itu, pelaksanaan pembangunan akan dilakukan bertahap sesuai dengan urgensi serta ketersediaan anggaran.
Adapula fasilitas keselamatan jalan yang disetujui berupa, Rambu lalu lintas, Marka jalan, Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Pagar Pengaman Jalan (Guardrail), Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Fasilitas penyeberangan pejalan kaki, dan lainnya.
Tidak lupa, Bupati Tanah Bumbu, mengapresiasi langkah cepat dan responsif Kemenhub atas usulan yang disampaikan.
“Kami sangat bersyukur atas dukungan pemerintah pusat, khususnya Kemenhub. Ini adalah langkah besar untuk meningkatkan keselamatan jalan bagi masyarakat Tanah Bumbu, terutama di jalur-jalur rawan kecelakaan,” tutur Bupati.
Jalan Bypass Batulicin–Banjarbaru terkenal dengan salah satu jalur utama transportasi dan logistik di Kalimantan Selatan. Banyaknya kendaraan pada jalur ini memerlukan dukungan sarana keselamatan yang memadai, agar mencegah kecelakaan dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang.
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan, Sigit Mintarso menghadiri pertemuan tersebut.
