Tanah Bumbu – Belanja daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp2,88 triliun. Sementara pendapatan daerah diproyeksikan Rp2,18 triliun, sehingga terdapat selisih sekitar Rp700 miliar.
Angka tersebut merujuk pada rincian RAPBD 2027 yang disampaikan dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Tanah Bumbu, Senin (19/10/2026).
Enam fraksi DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Persetujuan tersebut disertai sejumlah saran dan masukan untuk menyempurnakan rencana anggaran daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani, didampingi Wakil Ketua I Hasanuddin. Hadir pula Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Putu Wisnu Wardhana yang mewakili Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif.
Enam fraksi yang menyatakan persetujuan yakni PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Golkar, dan NasDem Sejahtera.
Meski menyetujui RAPBD 2027, masing-masing fraksi tetap memberikan catatan terhadap penyusunan anggaran. Masukan tersebut diarahkan agar kebijakan anggaran memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah Tanah Bumbu pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp2,18 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,88 triliun.
Untuk menutup kebutuhan pembiayaan, pemerintah daerah juga merencanakan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp702,34 miliar.
Besarnya rencana belanja dibandingkan pendapatan daerah membuat pengelolaan anggaran menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan RAPBD 2027.
Persetujuan fraksi-fraksi tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan RAPBD 2027 di DPRD Tanah Bumbu sebelum dilanjutkan ke proses berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
