Tanah Bumbu – Ketersediaan armada dan posko pemadam kebakaran kembali menjadi sorotan dalam rapat bersama DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan jajaran Satpol PP dan Damkar, Jumat (03/10/2025).
Rapat yang dipimpin Makhruri, didampingi sejumlah anggota DPRD, membahas tindak lanjut aspirasi masyarakat usai kebakaran yang melanda SD Wonorejo di Kecamatan Kusan Hulu. Banyak warga mengeluhkan keterlambatan penanganan akibat jarak tempuh unit Damkar yang jauh dari lokasi kejadian.
Mewakili Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Tanbu, Kabid Damkar, Siti Aisyah, menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penanganan tersebut. Ia menjelaskan, hingga kini Kusan Hulu belum memiliki posko Damkar.
Menurutnya, pihaknya telah mengajukan hibah tanah sejak November 2024 untuk pembangunan posko di enam kecamatan. Namun, baru Teluk Kepayang dan Kuranji yang menyetujui.
“Tahun 2025 melalui perubahan anggaran, dua posko baru akan dibangun di kecamatan tersebut,” ujarnya.
Siti menambahkan, masih ada tiga kecamatan yang belum memiliki posko, yakni Kusan Tengah, Karang Bintang, dan Kusan Hulu. Khusus Kusan Hulu, keputusan hibah tanah masih menunggu musyawarah desa. Sementara Karang Bintang sudah bersedia menghibahkan tanah, namun pembangunan posko difokuskan lebih dulu ke wilayah jauh dari pusat kota.
Saat ini terdapat delapan posko Damkar di tujuh kecamatan dengan total 166 personel, terdiri dari 25 PNS, 115 tenaga P3K, dan 26 non-ASN. Distribusi terbesar berada di pusat kota Simpang Empat dengan 30 personel, sementara wilayah lain rata-rata memiliki 11 hingga 29 orang.
Dalam rapat, anggota DPRD Harmanudin menekankan pentingnya pemerataan armada dan personel, khususnya di lima kecamatan yang belum memiliki unit, yaitu Kuranji, Teluk Kepayang, Kusan Tengah, Karang Bintang, dan Kusan Hulu.
“Masih ada lima kecamatan yang minim posko. Idealnya, distribusi armada dan personel lebih merata agar tidak ada wilayah yang terabaikan,” ujarnya.
Makhruri menambahkan, solusi jangka pendek perlu disiapkan dengan menempatkan unit Damkar sementara di Kusan Hulu. Ia juga mendorong pelibatan relawan atau masyarakat setempat yang diberi pelatihan dasar untuk membantu penanganan darurat di daerah jauh dari pusat kota.
Sebagai kesimpulan rapat, DPRD dan Satpol PP-Damkar menyepakati tiga poin utama:
Unit Damkar sementara akan digeser ke Kusan Hulu.
Posko baru di Teluk Kepayang dan Kuranji segera direalisasikan melalui perubahan APBD 2025.
Pengaturan distribusi personel dimaksimalkan sambil menunggu penyelesaian hibah tanah di kecamatan lain.
