Tanah Bumbu – Komitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam Seminar Nasional bertajuk “Sinergi BPK dan Pemangku Kepentingan untuk Membangun Banua” yang digelar di Banjarmasin, Senin (20/04/2026).
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menegaskan bahwa forum tersebut menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawas serta berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Arah kebijakan tersebut selaras dengan pandangan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya membuka ruang kolaborasi yang luas, menerima masukan dari berbagai pihak, serta memperkuat sinergi dengan BPK RI, BPKP, dan elemen masyarakat.
Penguatan sinergi tersebut dinilai menjadi faktor kunci dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Anggota BPK RI, Fathan Subchi, menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan hingga pengawasan. Hal ini dinilai mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat dan bertanggung jawab.
Senada dengan itu, Kepala BPK Provinsi Kalimantan Selatan, Andriyanto, menegaskan bahwa sinergi antar lembaga merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan berintegritas.
Seminar nasional ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menjadi pijakan penting dalam memperkuat kebijakan daerah yang terintegrasi, adaptif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
