Pelitanusantara.net – Ketua Fraksi PKB di DPRD Banjarbaru, Ririk Sumari Restuningtyas. Meski sudah disahkan dalam APBD 2022, penganggaran pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) mengalami kegagalan dari beberapa fraksi di DPRD Banjarbaru.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Banjarbaru, Ririk S Restuningtyas mengatakan, kota ini belum memerlukan JPO. Sebab, intensitas kendaraan bermotor masih rendah dibanding kota besar lainnya.
“Belum prioritas. Ketimbang membangun JPO dengan anggaran Rp3,5 miliar, lebih baik anggarannya digunakan untuk memperkuat UMKM untuk sistem ekonomi daerah,” ketusnya kepada media
Menurut Ririk, tidak memperhatikan keselamatan masyarakat dalam penyeberangan, tapi kita tidak perlu JPO.
“Bisa saja membikin penyeberangan digital. Pelican Crossing atau Puffin Crossing misalnya, anggarannya pun lebih murah,” ucapnya.
Terkait visi dan misi wali kota, secara nasional sama yakni pemulihan perekonomian dan kesehatan menjadi prioritas. Harusnya, itu yang menjadi perhatian.
“Anggaran daerah Banjarbaru saat ini tidak baik-baik saja. Harusnya, pemko lebih arif dan bijaksana dalam mengambil kebijakan pada situasi seperti ini. Bisa saja, anggaran ini dialihkan ke UMKM dan bidang kesehatan,” imbuhnya.
Jangan sampai mega proyek ini menjadi sia-sia, hingga akhirnya masyarakat juga tidak memakai.
“Khawatir, setelah selesai dibangun nanti terpakai hanya satu hingga dua bulan dan menjadi tontonan saja. Berdiri megah di atas Jalan Ahmad Yani,” tuturnya.
Dengan kondisi jalan seperti atau masih sepi, warga Banjarbaru bisa langsung menyeberang.
Seperti diketahui, rencana pembangunan JPO ini berada di Jalan Ahmad Yani kilometer 34 atau dekat SPBU Coco dan di depan Ponpes Al-Falah Putra Banjarbaru.
Sebelumnya, selain Fraksi PKB, Fraksi Keadilan Sejahtera Amanat Nasional (Kesan) DPRD Banjarbaru juga menolak pengesahan anggaran pembangunan JPO ini.
