Jakarta – Dialog pemuda bertajuk “Perspektif Pemuda Pasca Putusan 135 MK Tentang Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal” yang digelar DPP KNPI di Jakarta, Jumat (14/11), menjadi ruang penting membahas arah baru sistem pemilu dan posisi strategis pemuda dalam dinamika politik ke depan.
Ketua Umum DPP KNPI, Putri Khairunnisa, menegaskan bahwa pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses demokrasi. Dengan data 58 persen pemuda terlibat dalam pemilu, ia menilai literasi politik generasi muda masih harus diperkuat.
“Pemuda harus menjadi sistem, bukan sekadar objek. Kita adalah penentu perubahan dan harus hadir dengan gagasan,” tegas Putri.
Ia juga menyoroti kuatnya pengaruh budaya digital dan media sosial terhadap perilaku politik anak muda. Menurutnya, ruang digital mesti dimanfaatkan sebagai medium memperkuat kapasitas berpikir dan kontribusi politik.
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Suparji Ahmad memaparkan bahwa Putusan MK 135/2025 membawa implikasi besar dalam tata kelola pemilu. Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal, ujarnya, bukan sekadar perubahan jadwal, tetapi penataan ulang regulasi dan mekanisme penyelenggaraan.
“Putusan MK ini strategis dan berdampak luas. Pemuda perlu ikut merumuskan solusi, bukan hanya memahami keputusan,” ungkapnya.
Suparji juga menekankan sejumlah isu krusial yang harus diantisipasi sejak dini, mulai dari potensi kekosongan jabatan kepala daerah sebelum Pemilu Lokal 2031, harmonisasi ulang UU Pemilu dan UU Pilkada, efisiensi biaya penyelenggaraan, hingga kesiapan teknis menghadapi dua pemilu terpisah.
Ia menegaskan, pemuda mesti menempati posisi proaktif dalam memberi masukan kepada pemerintah dan DPR sebelum aturan teknis ditetapkan.
Baik Putri maupun Suparji sepakat bahwa perubahan sistem pemilu ini menjadi momentum bagi generasi muda untuk memastikan demokrasi berjalan substantif, bukan hanya prosedural.
Dialog pemuda KNPI tersebut diharapkan melahirkan gagasan konkret guna memperkuat demokrasi Indonesia dalam masa transisi menuju penyelenggaraan pemilu terpisah.
