Tanah Bumbu – Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di Mini Stage EXPO Tanbu 2026, kawasan ruang terbuka samping KFC Simpang Empat, Minggu (05/04/2026).
Kehadiran pimpinan legislatif tersebut menjadi bagian dari dukungan DPRD dalam mendorong percepatan digitalisasi daerah, khususnya dalam penguatan sistem transaksi elektronik pemerintah.
Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem digital.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, dalam arahannya menekankan bahwa digitalisasi harus dimaknai sebagai solusi, bukan sekadar inovasi berbasis teknologi.
Langkah konkret yang terus didorong adalah penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Implementasinya kini semakin luas, menjangkau berbagai lini layanan seperti pajak, retribusi, perizinan, hingga transaksi di fasilitas kesehatan dan pasar rakyat.
Selain itu, sistem pembayaran daerah juga telah terkoneksi dengan Bank Kalsel, QRIS, dan platform digital nasional, sehingga membuka akses transaksi yang lebih praktis dan minim risiko.
Capaian tersebut turut mengantarkan Tanah Bumbu mempertahankan status sebagai daerah kategori digital, sekaligus menempati posisi tiga besar dalam penilaian digitalisasi daerah oleh Bank Indonesia Kalimantan Selatan.
Ke depan, pemerintah daerah menargetkan perluasan kanal pembayaran digital serta integrasi sistem di seluruh perangkat daerah. Bahkan, pada triwulan akhir 2026, ditargetkan mayoritas transaksi retribusi telah beralih ke skema non-tunai.
Sementara itu, Andrean menegaskan bahwa DPRD memiliki kepentingan besar dalam mengawal digitalisasi, terutama dalam aspek transparansi dan penguatan pendapatan daerah.
“DPRD tentu mendukung penuh upaya percepatan digitalisasi ini, karena dampaknya sangat positif bagi tata kelola keuangan daerah dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, konsistensi implementasi digital juga akan berdampak pada kualitas laporan keuangan daerah, termasuk dalam menjaga capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dengan kolaborasi yang terbangun antara eksekutif dan legislatif, digitalisasi di Tanah Bumbu kini diarahkan tidak hanya sebagai program inovasi, tetapi sebagai sistem yang memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan modern.
