Batola – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus memperkuat transformasi pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui pemanfaatan data yang terpadu, terukur, dan Seluruh perangkat daerah dapat menggunakan secara bersamaan.
Melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopperindag), Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Tunggal UMKM melalui Smart Service Centre (SSC) PLUT UMKM BAIMAN. Rapat tersebut terlaksana pada Senin (05/10/2026), di Aula Diskopperindag Kabupaten Barito Kuala.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut setelah peluncuran SSC PLUT UMKM BAIMAN. Selain itu, ini menjadi langkah konkret untuk memastikan sistem yang telah terbangun dengan benar-benar. Sehingga dapat bermanfaat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembinaan UMKM lintas perangkat daerah.
Rapat koordinasi tidak hanya membahas pemanfaatan data. Akan tetapi, juga mencakup koordinasi program dan kegiatan SSC PLUT UMKM BAIMAN, penyusunan rencana kerja. Selain itu, berisi juga penguatan sinergi dan kolaborasi antarperangkat daerah dalam pengembangan UMKM Kabupaten Barito Kuala.
Kepala Diskopperindag Kabupaten Barito Kuala Hery Sasmita saat membuka kegiatan menegaskan tentang pembinaan UMKM. Oleh karena itu, ke depannya harus berjalan secara lebih terpadu, baik dari sisi data, kelembagaan, maupun program intervensinya.
Menurutnya, pembinaan UMKM tidak dapat mehamahi sebatas pemberian bantuan. Pembinaan harus menjadi proses berkelanjutan yang mampu mendorong pelaku usaha untuk tumbuh dan naik kelas. Mulai dari penguatan kelembagaan dan perizinan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, pemasaran hingga akses terhadap pembiayaan.
Salah satu persoalan adalah data UMKM masih tersebar pada berbagai perangkat daerah. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan program pembinaan berjalan sendiri-sendiri, kurang fokus, bahkan tumpang tindih.
“Kalau data kita masih sendiri-sendiri, pembinaan juga bisa tidak fokus. Bahkan bisa terjadi program yang sama diberikan kepada pelaku usaha yang sama, sementara yang lain belum mendapatkan pembinaan,” jelas Hery.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan kuat perlunya satu basis data UMKM yang dapat bermanfaat untuk bersama oleh seluruh perangkat daerah.
Dengan satu rujukan data, setiap SKPD dapat mengetahui profil pelaku usaha, kondisi usahanya, pembinaan yang pernah mereka terima, serta kebutuhan pengembangan.
Batola Satu Data UMKM
Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mendorong implementasi “Batola Satu Data UMKM”. Melalui integrasi data dengan dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Data yang dihimpun melalui SSC PLUT UMKM BAIMAN nantinya diharapkan menjadi referensi bersama bagi perangkat daerah untuk menentukan bentuk pembinaan secara lebih spesifik sesuai kebutuhan setiap pelaku usaha.
Kebutuhan tersebut dapat berupa fasilitasi legalitas dan perizinan, peningkatan kualitas kemasan, penguatan sumber daya manusia, bantuan atau fasilitasi peralatan produksi, perluasan pemasaran, hingga akses terhadap sumber pembiayaan.
Saat ini tercatat sekitar 42.421 UMKM di Kabupaten Barito Kuala. Data tersebut masih perlu melalui proses verifikasi dan pemutakhiran. Sehingga data dapat menjadi basis pembinaan yang semakin akurat dan tepat sasaran.
“Data yang kita miliki cukup besar, sekitar 42.471 UMKM. Data ini perlu kita verifikasi sehingga nantinya kita benar-benar mengetahui siapa pelaku usahanya, apa kebutuhannya, dan pembinaan seperti apa yang tepat diberikan,” ungkap Hery.
Dengan demikian, Data Tunggal UMKM tidak berhenti menjadi kumpulan angka atau informasi administratif. Akan tetapi, juga berkembang menjadi instrumen pengambilan keputusan dalam pembangunan ekonomi daerah.
Kominfo Latih Tim Teknis SKPD
Salah satu agenda utama dalam kegiatan tersebut adalah pembekalan teknis kepada perwakilan SKPD mengenai mekanisme mengakses dan menarik data UMKM dari sistem SSC PLUT UMKM BAIMAN.
Tim IT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala hadir sebagai narasumber dan memberikan pelatihan secara langsung kepada tim teknis perangkat daerah.
Dalam pembekalan tersebut, peserta mempelajari cara memanfaatkan dan menarik data berdasarkan kebutuhan masing-masing SKPD. Sehingga data yang tersedia dapat langsung berguna sebagai dasar penyusunan program pembinaan.
Melalui mekanisme tersebut, SKPD pembina dapat melakukan pemetaan dan penyaringan data sesuai kepentingannya, baik untuk pembinaan pada aspek *kelembagaan, sumber daya manusia, produktivitas, pemasaran maupun pembiayaan*.
Kemampuan menarik dan mengolah data menjadi bagian penting dalam implementasi SSC PLUT UMKM BAIMAN. Sebab, keberadaan basis data terpadu baru akan memberikan manfaat. Apabila informasi di dalamnya benar-benar untuk merancang program dan menentukan intervensi kepada pelaku usaha.
Dengan sistem tersebut, perangkat daerah tidak perlu lagi membangun basis data secara terpisah untuk kebutuhan yang sama.
Cegah Tumpang Tindih Pembinaan
Komitmen pemanfaatan data bersama sebelumnya telah memperkuat NKS pemanfaatan Data Tunggal UMKM. Dengan melalui penandatanganan bersama 14 perangkat daerah di Kabupaten Barito Kuala pada rangkaian peluncuran SSC PLUT UMKM BAIMAN.
Melalui kesepakatan tersebut, masing-masing perangkat daerah akan menggunakan sumber data yang sama sebagai dasar pelaksanaan program pembinaan UMKM.
Langkah itu akan mampu mengurangi potensi duplikasi penerima manfaat, mencegah tumpang tindih kegiatan. Selain itu, dapat memastikan pelaku UMKM yang belum tersentuh pembinaan dapat teridentifikasi.
Dalam skema tersebut, satu pelaku usaha dapat melihat secara lebih utuh. Apabila persoalan utamanya berada pada aspek legalitas, maka pembinaan dapat terarah kepada fasilitasi kelembagaan dan perizinan. Selain itu, apabila kendalanya terdapat pada kualitas produk, intervensi dapat berfokus kepada produktivitas dan kemasan.
Demikian pula apabila persoalannya terkait pemasaran maupun permodalan, data tersebut dapat menjadi dasar untuk menghubungkan pelaku usaha dengan program pemasaran atau lembaga pembiayaan yang sesuai.
Dengan pendekatan tersebut, pola pembinaan mulai bergeser dari pendekatan berbasis program menjadi pembinaan berbasis kebutuhan pelaku usaha.
BPS Dukung Penguatan Tata Kelola Data
Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala Rudy Nooryadi selaku Pembina Data Statistik Kabupaten turut menghadiri kegiatan.
Rudy menyambut baik upaya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala membangun pemanfaatan Data Tunggal UMKM sebagai rujukan bersama dalam pelaksanaan program pembinaan.
Kehadiran BPS memiliki strategis untuk memperkuat tata kelola dan kualitas data statistik. Sehingga data yang digunakan pemerintah daerah memiliki standar yang baik, konsisten, dapat diperbarui, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kolaborasi antara Diskopperindag, Diskominfo, BPS dan seluruh SKPD pembina tersebut diharapkan membentuk ekosistem tata kelola data yang semakin kuat di Kabupaten Barito Kuala.
Dari Data Menuju Pembinaan Terpadu
Usai pembekalan teknis, kegiatan berlanjut dengan koordinasi program serta penyusunan rencana kerja SSC PLUT UMKM BAIMAN.
Tahapan ini menjadi penting untuk memastikan setiap perangkat daerah tidak hanya dapat mengakses data, tetapi juga mampu menerjemahkannya menjadi program dan kegiatan yang saling melengkapi.
Hery berharap rapat koordinasi tersebut menjadi tonggak awal pembinaan UMKM terpadu di Kabupaten Barito Kuala.
Menurutnya, keberhasilan SSC PLUT UMKM BAIMAN tidak semata-mata diukur dari tersedianya sistem digital, tetapi dari kemampuan pemerintah daerah menggunakan data tersebut untuk menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi pelaku usaha.
Melalui satu basis data, pemerintah dapat mengetahui UMKM mana yang membutuhkan legalitas, siapa yang perlu peningkatan kapasitas SDM, siapa yang membutuhkan peningkatan produktivitas, siapa yang harus dibantu memperluas pemasaran, serta siapa yang membutuhkan fasilitasi akses pembiayaan.
Dengan begitu, setiap program pemerintah dapat tepat sasaran, pada waktu yang tepat, dan sesuai dengan kebutuhan riil pelaku usaha.
“Harapannya, program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi Kabupaten Barito Kuala,” tutup Hery.
Melalui SSC PLUT UMKM BAIMAN, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala ingin membangun pola baru pembinaan yang lebih terintegrasi, kolaboratif, berbasis data dan berorientasi hasil.
Data menjadi pintu masuk, kolaborasi antarperangkat daerah menjadi kekuatan, sedangkan peningkatan kapasitas dan kelas usaha menjadi tujuan akhirnya.
Pada muaranya, pembinaan UMKM yang semakin tepat sasaran diharapkan mampu memperkuat usaha masyarakat, memperluas pasar, membuka akses pembiayaan serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Kuala.
