Tanah Bumbu – Suasana hangat memenuhi ruang pertemuan Medina Hotel Pagatan, Kusan Hilir, saat ratusan warga berkumpul dalam kegiatan Reses Wakil Ketua (Waket) I DPRD Tanah Bumbu (Tanbu), H. Hasanuddin, Senin (1/12/2025). Momen tatap muka tersebut dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai persoalan keseharian, mulai dari kebutuhan infrastruktur dasar hingga problem sosial yang belum terselesaikan.
Dalam sambutannya, H. Hasanuddin menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal legislatif, tetapi ruang nyata untuk mendengar suara masyarakat. Ia menjelaskan bahwa DPRD memegang tiga fungsi penting yaitu budgeting, pengawasan, dan pembentukan regulasi yang mana semuanya berjalan selaras dengan aspirasi publik.
Namun, ada situasi yang kini menjadi perhatian bersama. Hasanuddin memaparkan bahwa APBD Tanah Bumbu tahun 2025 mengalami penurunan, salah satunya akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemerintah Pusat.
“DBH Tanah Bumbu menjadi salah satu yang terbesar pemotongannya di Kalsel. Dengan anggaran yang terbatas, kami bersama Bupati tetap mengupayakan tambahan anggaran ke pusat agar pembangunan daerah tidak terhambat,” ujarnya di hadapan warga.
Dalam sesi dialog, sejumlah persoalan mengemuka. Salah satunya adalah layanan PDAM yang belum menjangkau beberapa wilayah. Warga juga mengeluhkan banjir dan genangan yang cepat naik meski hujan hanya sebentar, terutama akibat saluran air yang mengalami penyumbatan.
Hasanuddin merespons satu per satu keluhan tersebut. Ia memastikan persoalan air bersih telah diteruskan ke Dinas PUPR dan PDAM. Untuk wilayah Betung, misalnya, jaringan pipa sudah berada di area Saring Sungai Binjai dan menunggu dorongan penyelesaian.
Sementara di Desa Barugelang, jaringan pipa disebut sudah mendekati kantor desa. Jika tidak ada hambatan, pembangunan siring dan pengaspalan jalan ditargetkan bisa dikerjakan pada 2026.
Terkait banjir di Batuah, Hasanuddin menyebut bahwa masalah drainase sudah masuk dalam daftar prioritas.
“Aspirasi perbaikan drainase di sekitar Kapolsek dan SMP 2 sudah mulai dikerjakan. Kami kawal terus agar rampung sesuai kemampuan anggaran,” jelasnya.
Dari jalan usaha tani hingga infrastruktur lingkungan, seluruh usulan warga dicatat untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme DPRD dan Musrenbang. Hasanuddin menegaskan bahwa aspirasi reses tetap mendapat perhatian khusus, terutama bila menyangkut kebutuhan mendesak masyarakat.
“Kami pastikan seluruh usulan masuk ke perangkat daerah terkait, termasuk Dinas PUPR. Semuanya akan dikawal agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan reses ini menjadi ruang dialog paling dekat antara wakil rakyat dan masyarakat, mempertemukan harapan warga dengan agenda pembangunan daerah yang tengah menghadapi tantangan fiskal.
