Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai di seluruh Indonesia sejak Senin (6/1). Program yang bertujuan memberikan akses makanan bergizi kepada seluruh kelompok sasaran ini diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang optimal, mengurangi risiko kekurangan gizi, serta meningkatkan produktivitas masyarakat, khususnya pelajar.
Namun, pelaksanaan program ini mendapat kritik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menilai penerapannya belum merata. Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, mengungkapkan bahwa program ini tidak mencakup madrasah dan pondok pesantren, sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan siswa.
Anwar Abbas menyarankan pemerintah menghentikan sementara program MBG apabila belum mampu menjangkau semua anak Indonesia secara adil. Ia menegaskan bahwa ketidakmerataan dalam program ini berisiko menciptakan diskriminasi terhadap siswa sekolah swasta, termasuk madrasah dan pesantren.
“Kalau enggak berani menyesuaikan semuanya, batalkan saja. Kalau diskriminatif, lebih baik tidak usah dilanjutkan,” ujar Anwar Abbas, Sabtu (11/1).
Ia juga menyarankan agar program tersebut difokuskan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu jika dana yang tersedia terbatas.
“Kalau tidak bisa memberikan ke semua anak, lebih baik dialokasikan hanya untuk yang tidak mampu. Itu lebih tepat dan bermanfaat,” tambahnya.
Sementara itu, pemerintah menyatakan bahwa program MBG didesain untuk mendukung peningkatan gizi masyarakat secara luas dengan pendekatan terintegrasi. MBG juga diharapkan menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing tinggi.
Namun, kritik dari MUI mengingatkan pemerintah untuk mengevaluasi implementasi program agar tidak menimbulkan kesenjangan di masyarakat. Dukungan untuk program ini tetap besar, terutama dari keluarga yang membutuhkan, namun efektivitas dan pemerataan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Dengan anggaran negara yang terbilang besar, keberlanjutan program MBG bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menjangkau semua kelompok sasaran secara adil. Langkah-langkah evaluasi dan penyesuaian perlu dilakukan agar program ini benar-benar menjadi solusi, bukan sumber permasalahan baru.
Ke depan, pemerintah diharapkan dapat memperluas cakupan program MBG ke semua institusi pendidikan, termasuk madrasah dan pesantren, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
