Ming. Mei 19th, 2024

KPK Tipikor Ungkap Dinas Yang Jadi Lahan Basah Anggaran

By Redaksi Mei20,2021

TANAHBUMBU.pelitanusantara.net – Ketua Umum Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (KPK TIPIKOR) Bakorwil Kalimantan Selatan H. Risdianto Haleng HB, mengungkap dinas yang paling besar anggarannya, jabatan itu adalah menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menurut Risdianto, sebagian besar yang menjadi objek korupsi berada di sektor infrastruktur maupun pengadaan barang dan jasa yang nilainya cukup besar.

Oleh sebab itu, Risdianto yang juga merupakan Staf Khusus Bupati Tanah Bumbu bidang Pencegahan Korupsi mengatakan, dirinya sengaja mengunjungi Plt Kadis PUPR Kabupaten Tanah Bumbu Subhansyah, ST, MT yang juga merupakan teman lamanya sebagai bentuk silaturahmi sekaligus mengucapkan selamat atas posisi yang diemban sekarang.

Tak hanya itu, kedatangannya pada Rabu (19/05) kemarin, juga sebagai bentuk koordinasi terkait kegiatan beliau kedepan atas amanah yang diberikan.

“PUPR ini merupakan dinas yang paling banyak anggaran nya, untuk itu Saya selaku staf khusus bupati bidang pencegahan korupsi dan ketua umum KPK tipikor, mengajak agar tetap aktif sama-sama mengawas jalannya serapan anggaran yang ada di dinas ini, kemudian pekerjaan yang sudah dilaksanakan agar bisa sama-sama mengawasi,” tegasnya.

Melalui awak media Risdianto menuturkan, PUPR ini merupakan dinas yang anggarannya gemuk atau besar. Sehingga, menjadi peluang bagi para pihak untuk melakukan korupsi dan itu pasti merugikan daerah terutama masyarakat.

“Sehingga dengan nilai infrastruktur yang cukup besar di daerah, bukan menjadi rahasia umum lagi ketika misalnya Kepala Dinas PUPR menjadi jabatan yang sangat basah, dan karena beliau ini cukup dekat dengan Saya, Saya akan terus mengingatkan,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, dirinya atas nama KPK Tipikor seringkali melakukan kajian terhadap potensi-potensi korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, serta terus mengingatkan kepada SKPD dengan potensi-potensi rawan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, dan bagaimana menghindarinya. (Red)

Baca Juga  Bupati Tanbu Perintah SKPD Sosialisasi Prokes yang dikemas Dalam Ibadah

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *