Tanah Laut – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus bergerak aktif menyalurkan pasokan air bersih bagi masyarakat yang mulai terdampak musim kemarau panjang. Meski demikian, keterbatasan sarana armada dan personel menjadi tantangan utama di lapangan dalam menjangkau seluruh wilayah terdampak.
Kepala Dinsos Tanah Laut, Eko Trianto, mengungkapkan bahwa dari total 43 titik rawan kekeringan yang terdata. Selain itu, terdapat sejumlah fasilitas umum yang saat ini baru mampu menyuplai air bersih secara mandiri ke 20 titik. Sebagaimana, ia menyampaikannya saat memimpin Apel Kerja Gabungan di halaman Kantor Bupati Tanah Laut, Pelaihari, Senin (19/10/2026).
Eko menjelaskan bahwa Dinsos memegang mandat teknis untuk menangani 29 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Salah satu fokus tugas utamanya adalah penanggulangan dampak bencana di daerah.
”Hingga hari ini dalam catatan kami ada 43 titik rawan yang membutuhkan air bersih bagi masyarakat, termasuk untuk fasilitas-fasilitas umum. Dari 43 titik itu, hanya 20 titik yang bisa kami layani karena keterbatasan sarana dan tenaga,” ujarnya.
Dalam operasional harian, Dinsos Tanah Laut mengerahkan 2 hingga 3 unit kendaraan tangki untuk mendistribusikan pasokan air bersih ke pemukiman warga.
Sementara untuk menutupi kekurangan distribusi di 23 titik lainnya, penanganan dilakukan melalui sinergi dan bantuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Tanah Laut. Eko pun mengapresiasi kebersamaan antar-instansi tersebut dalam merespons krisis air bersih.
”Kami mengucapkan terima kasih kepada SKPD lain yang sudah membantu memenuhi kebutuhan dasar air bersih bagi masyarakat Tanah Laut,” katanya.
Berdasarkan informasi dari Sekretaris Daerah Tanah Laut, potensi curah hujan diperkirakan baru akan turun paling cepat pada akhir November atau awal Desember 2026.
Mengingat durasi musim kemarau dan status siaga darurat karhutla yang masih berlangsung, kebutuhan air konsumsi serta sanitasi warga diprediksi bakal terus meningkat dalam beberapa pekan ke depan.
Guna memastikan seluruh kebutuhan pemukiman terdampak tetap terpenuhi, Dinsos membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi unit kerja pemerintah daerah lainnya yang belum terlibat.
”Harapan kami, SKPD yang selama ini belum bisa membantu dapat ikut berperan, sehingga dampak kekurangan air, seperti munculnya penyakit, tidak terjadi,” pungkasnya.
