Tanah Bumbu – Upaya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal terus diperkuat melalui Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di SMKN 1 Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Minggu (14/06/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 300 pekerja informal dari berbagai profesi, mulai dari petani, pedagang, pengemudi (driver), pelaku UMKM, nelayan, tukang, hingga pekerja mandiri lainnya.
Sosialisasi yang menghadirkan Anggota Komisi IX DPR RI, Hj Mariana, ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja bukan penerima upah (BPU).
Dalam sambutannya, Hj Mariana mengajak seluruh pekerja informal di Kabupaten Tanah Bumbu untuk segera mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, pekerja informal memiliki kontribusi besar terhadap roda perekonomian daerah, namun juga memiliki risiko kerja yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
“Pekerja informal memiliki peran yang sangat besar dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Namun, mereka juga memiliki risiko kecelakaan kerja maupun risiko meninggal dunia yang bisa terjadi kapan saja. Karena itu saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya petani, pedagang, driver, nelayan, pelaku UMKM, hingga pekerja mandiri lainnya untuk segera menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan iuran yang sangat terjangkau, hanya Rp16.800 per bulan, masyarakat sudah mendapatkan perlindungan melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Jangan menunggu musibah datang baru menyadari pentingnya perlindungan,” ujar Hj Mariana.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan simbolis manfaat Jaminan Kematian (JKM) kepada tiga ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan nilai santunan masing-masing sebesar Rp42 juta.
Santunan diberikan kepada ahli waris Durakhman yang bekerja sebagai penjaga sarang burung walet, serta ahli waris Said Abu Bakar dan Iman Arifin.
Penyerahan dilakukan langsung oleh Hj Mariana bersama Kepala Kantor Wilayah Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan, Faizal Rachman, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batulicin, Vina Dwina Yuskin.
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan, Faizal Rachman, menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi IX DPR RI dalam memperluas perlindungan sosial bagi pekerja informal.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti nyata manfaat program BPJS Ketenagakerjaan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hj. Mariana yang terus mendukung perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat. Hari ini kita tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga menyaksikan secara langsung manfaat nyata dari Program BPJS Ketenagakerjaan melalui penyerahan santunan kepada ahli waris peserta. Ini menjadi bukti bahwa negara hadir memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya ketika risiko terjadi. Harapan kami, semakin banyak pekerja informal di Kalimantan, khususnya Tanah Bumbu, yang segera mendaftarkan diri sehingga seluruh pekerja dapat bekerja dengan aman dan tenang.”, ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batulicin, Vina Dwina Yuskin, menjelaskan pekerja informal juga memiliki kesempatan memperoleh perlindungan yang sama dengan pekerja formal.
“Kami ingin memastikan seluruh pekerja informal memahami bahwa perlindungan jaminan sosial bukan hanya untuk pekerja formal, tetapi juga untuk pekerja mandiri. Dengan iuran Rp16.800 per bulan, peserta sudah memperoleh perlindungan JKK dan JKM dengan manfaat yang sangat besar. Apabila ingin mendapatkan perlindungan yang lebih lengkap, peserta juga dapat mengikuti Program Jaminan Hari Tua. Melalui kegiatan ini kami berharap semakin banyak masyarakat yang sadar pentingnya memiliki perlindungan sejak dini sehingga mereka dapat bekerja lebih produktif tanpa dihantui kekhawatiran terhadap risiko pekerjaan.”, katanya.
Selain Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), peserta juga dapat mengikuti Program Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai kebutuhan.
Melalui sinergi Komisi IX DPR RI dan BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan semakin banyak pekerja sektor informal di Tanah Bumbu yang terlindungi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
