Batulicin – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 secara virtual pada Senin (15/01). Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, serta perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait hadir dalam kegiatan ini.
Irjen Kemendagri Tomsi Tohir memimpin pembukaan Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, menekankan fokus pada kenaikan harga dan langkah-langkah antisipatifnya.
Pada sesi selanjutnya, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Dr. Windhiarso Putranto, menyampaikan tinjauan mengenai inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu ke-2 Januari 2024. Secara nasional, terjadi penurunan sebesar 9 persen poin pada jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH. Pulau Jawa menunjukkan penurunan terbesar sebesar 16,85 persen poin, disusul Pulau Sumatera dengan penurunan 13,08 persen poin, dan Luar Pulau Jawa dan Sumatera dengan penurunan 4,48 persen poin.
Dr. Windhiarso menyoroti fluktuasi harga cabai rawit sebagai komoditas yang signifikan selama Januari 2024 di 156 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Sebanyak 17 Kabupaten/Kota tidak mengalami fluktuasi harga pada 20 komoditas pangan yang dipantau.
Dalam konteks pengendalian inflasi, Direktur Pertimbangan Hukum, Sila H Pulungan, mengidentifikasi faktor penyebab inflasi utama selama tahun 2023, seperti emas perhiasan, rokok kretek, transportasi udara, antisipasi pasokan menjelang hari raya keagamaan, dan komoditas pangan.
Pulungan menekankan bahwa pengendalian inflasi sepanjang Tahun 2023 berhasil terkendali dengan penutup inflasi di bulan Desember 2023 sekitar 2,61%. Keberhasilan ini adalah hasil dari konsistensi kebijakan dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengendalikan inflasi.
Beberapa langkah pengendalian inflasi yang diimplementasikan mencakup pemantauan harga dan stok, pelaksanaan rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menjaga pasokan bahan pokok, gerakan menanam, pasar murah, sidak, koordinasi dengan daerah penghasil, realisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tani, dan pemberian bantuan sosial (Bansos).
Sumber : mc.tanahbumbukab.go.id
