Pelitanusantara.net – Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan, Ketua Umum Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) DPW Kalimantan Selatan, H. Risdianto Haleng HB bersama sejumlah anggota duduk bersama guna membahas langkah-langkah strategis rencana kegiatan APRI kedepan yang terus dirancang.
Dengan menggandeng serta Ketua I yakni Riduansyah, Anggota Legal dan Advokasi Gusti Suriansyah, S.H dan juga Hamam Wirawan sebagai anggota Teknik Pertambangan Mineral (Logam/Non Logam), bincang hangat tersebut berlangsung di Lantai I Hotel G’Sign Banjarmasin, Minggu (11/07) kemarin.
Dalam moment tersebut, Ketum APRI Kalsel menyerukan agar kiranya seluruh anggota bisa menyamakan persepsi dalam melakukan proses pembentukan APRI yang baru ini, serta tentukan langkah-langkah strategis dalam percepatan realisasi kedepan guna membantu laju pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita sama-sama lakukan percepatan pelaksanaan kegiatan jika pelantikan keanggotaan sudah resmi dilantik, sehingga realisasi rencana nantinya dapat terserap dengan baik sesuai dengan harapan bersama, semoga secepatnya bisa terealisasi, mengingat situasi pandemi semakin melonjak penyebarannya, terpaksa masih belum ada kepastian kapan akan diadakannya pelantikan, tapi harapannya semoga segera terlaksana,” ucap Risdianto.
Sementara itu, Hal senada juga disampaikan Gusti Suriansyah, dirinya juga sebelumnya mengucapkan permintaan maaf, karena tidak bisa menghadiri undangan pernikahan keponakan dari Ketum APRI Kalsel, dikarenakan ada tetangga yang tengah mengalami musibah.
“Sebelumnya saya minta maaf tidak bisa berhadir, tetangga ada yang meninggal dunia,” ungkapnya.
Terkait arahan langkah-langkah strategis kedepan, dirinya juga menambahkan agar disiapkan dan dilaksanakan sebaik-baiknya. “Semoga jika sudah resmi, ada peningkatan dalam penyerapan segala hal yang menyangkut kegiatan penambang rakyat agar lebih terdata dan diketahui keberadaannya,” harapnya.
Sesuai dengan harapan Ketum Gatot Sugiharto dan harapan APRI bersama, dengan adanya APRI ini, diupayakan agar keberadaan penambang rakyat dapat secara real terdata, baik dalam bentuk kelompok, maupun keanggotaannya. Dengan data yang jelas dan valid, maka pemerintah akan lebih mudah untuk memberikan perhatian serta program kerjanya. (Red)