TanahBumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pada ajang Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025, Pemkab Tanah
Bumbu berhasil meraih Penghargaan TPAKD terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Kalimantan. TPAKD memberikan penghargaan tersebut atas komitmen Tanah Bumbu dalam memperluas inklusi keuangan di daerah.
Bupati Andi Rudi Latif secara langsung menerima penghargaan itu di Jakarta pada Jumat (10/10/2025). Dalam sambutannya, Bupati Andi Rudi Latif menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang diraih. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan akses keuangan yang inklusif di Tanah Bumbu
“Pemerintah daerah akan terus berkomitmen menghadirkan akses keuangan yang merata, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat desa,” tuturnya.
Bupati Andi Rudi Latif menegaskan bahwa percepatan akses keuangan menjadi bagian dari visi BerAKSI Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab.
Ia menjelaskan bahwa inklusi keuangan mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui literasi, pembiayaan produktif, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Bupati juga menekankan bahwa keberhasilan Tanah Bumbu dalam memperluas akses keuangan tercapai. Selain itu, perbankan, lembaga keuangan mikro, dan pelaku UMKM lokal memberikan dukungannya.
“Kita ingin memastikan masyarakat Tanah Bumbu bisa lebih mudah mengakses layanan keuangan, menabung, hingga memperoleh modal usaha. Dengan begitu, ekonomi daerah bisa tumbuh lebih kuat dan berkeadilan,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka secara resmi Rakornas TPAKD 2025. Selain itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, dan Kepala Eksekutif Pengawas OJK Friderica Widyasari Dewi turut mendampingi.
Dalam sambutannya, Airlangga menegaskan bahwa inklusi keuangan berperan penting sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Inklusi keuangan adalah indikator kunci bagi stabilitas ekonomi makro. Pemerintah pusat dan daerah harus terus bersinergi dalam memperluas akses pembiayaan hingga ke pelosok,” ucapnya.
Sementara itu, Mahendra Siregar menambahkan bahwa OJK akan terus memperkuat peran TPAKD di seluruh Indonesia agar mampu menjadi motor pemerataan ekonomi dan mendukung pembiayaan UMKM.
