Magelang – Magelang Retreat 2025 memasuki hari keenam dengan agenda yang padat dan strategis bagi para kepala daerah dari seluruh Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Magelang ini menjadi wadah diskusi mendalam mengenai kebijakan nasional serta implementasinya di tingkat daerah.
Sejak pagi, para peserta memulai aktivitas dengan sarapan di tenda masing-masing sebelum menuju Ruang Sudirman untuk mengikuti serangkaian paparan dari pejabat tinggi negara.
Sesi pagi diawali dengan paparan dari Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang menekankan pentingnya menjaga serta mengembangkan warisan budaya di setiap daerah.
“Pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga kepala daerah yang harus berupaya agar kearifan lokal tetap lestari di tengah modernisasi,” ujarnya.
Berikutnya, Kepala Badan Haji, M. Irfan Yusuf, memaparkan strategi peningkatan layanan haji dan umrah di Indonesia. Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pelayanan yang lebih baik bagi jamaah.
Menanggapi materi yang disampaikan, Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif atau Bang Arul, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat.
“Materi yang kami serap di forum ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam aspek kebudayaan dan keagamaan,” katanya.
Pukul 09.30 WIB, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir untuk memberikan pengarahan langsung kepada para kepala daerah. Dalam pidatonya, Wapres Gibran menekankan pentingnya sinkronisasi dan akselerasi kebijakan pemerintah pusat dengan daerah guna mendukung program Asta Cita Prabowo.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi yang kuat agar pembangunan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Wapres Gibran.
Ia juga membagikan pengalaman serta strategi dalam membangun daerah yang selaras dengan visi nasional. Para kepala daerah tampak antusias menyimak pemaparan tersebut, mengingat implementasi program pusat di tingkat daerah sering kali menghadapi tantangan tersendiri.
Pada sesi siang, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyampaikan pentingnya perlindungan HAM sebagai salah satu prioritas utama pemerintah.
“Kita harus memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat di daerah tetap terjamin, termasuk dalam aspek hukum dan kebebasan sipil,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menyoroti urgensi sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi.
“Sertifikasi halal bukan sekadar label, tetapi jaminan kualitas dan kepercayaan yang harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Agenda sore dilanjutkan dengan paparan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional mengenai strategi percepatan ekonomi daerah, diikuti oleh pemaparan dari Menko Bidang Politik dan Keamanan. Selain itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus memaparkan hasil analisisnya terkait pembangunan daerah yang lebih efektif.
Sesi ditutup dengan paparan dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Menteri Agama, yang membahas kebijakan anggaran daerah serta penguatan peran agama dalam pembangunan sosial.
Dengan agenda yang padat dan materi yang berbobot, Magelang Retreat 2025 terus menjadi ajang strategis bagi kepala daerah untuk menyerap wawasan baru dan memperkuat sinergi antarwilayah. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi katalisator bagi peningkatan kualitas kepemimpinan daerah serta implementasi kebijakan yang lebih efektif di seluruh Indonesia.
