Tanah Laut – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terus melakukan reformasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Terbaru, Pimpinan Wilayah Badan Urusan Logistik (BULOG) Provinsi Kalimantan Selatan, Dani Satrio, resmi dicopot dari jabatannya, Selasa malam (18/3). Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah Mentan mengecam kinerja BULOG dalam kunjungan panen raya di Kabupaten Tanah Laut.
Amran menyoroti lambannya respons BULOG dalam menyerap gabah petani, yang membuat harga anjlok di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Petani mengeluhkan bahwa mereka harus menjual hasil panen ke tengkulak dengan harga rendah, berkisar Rp5.300 hingga Rp5.600 per kilogram, karena BULOG dinilai pasif dan sulit dihubungi.
“Saya kecewa dengan BULOG hari ini. Petani menunggu kepastian harga di sawah, tapi BULOG malah menunggu di gudang. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Amran di hadapan petani Tanah Laut.
Petani juga menyampaikan bahwa BULOG masih menerapkan persyaratan ketat dalam pembelian gabah, seperti keharusan gabah benar-benar kering serta sistem pembayaran yang kerap tertunda hingga satu minggu. Situasi ini semakin menyulitkan petani dalam perputaran modal.
Pencopotan pimpinan BULOG Kalsel menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Mentan Amran menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya sanksi, melainkan upaya serius untuk memastikan BULOG benar-benar hadir di lapangan dan tidak sekadar menunggu di gudang.
Langkah tegas Amran tidak berhenti pada BULOG. Sebelumnya, Mentan juga mencopot 11 pegawai Kementerian Pertanian karena terbukti meloloskan perusahaan yang memproduksi pupuk di bawah standar.
Dalam sebuah pertemuan dengan para pengusaha mitra Kementerian Pertanian, Amran meminta mereka menuliskan nama pegawai yang meminta fee proyek. Dari laporan yang diterima, ditemukan bahwa ada pegawai Kementan yang meminta fee hingga 25 persen dari nilai proyek.
“Tadi malam kami mendapat laporan bahwa ada oknum pegawai Kementan yang meminta fee 25 persen untuk proyek. Setelah kami panggil dan periksa, terbukti bahwa mereka telah menerima uang sekitar Rp10 miliar,” ungkap Amran.
Sebagai tindak lanjut, Amran langsung menonaktifkan 11 pegawai tersebut, termasuk satu direktur yang diketahui menerima fee proyek senilai Rp700 juta.
“Kami tidak akan memberikan kompromi bagi siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi. Selama saya masih di sini, bersih-bersih akan terus dilakukan,” tegasnya.
Selain pencopotan pegawai, Kementan juga menindak 27 perusahaan yang memproduksi pupuk di bawah standar. Empat di antaranya telah masuk daftar hitam (blacklist) karena produk mereka tidak memenuhi standar komposisi NPK yang telah ditetapkan.
“Kandungan NPK mereka hanya nol koma dari standar 15 persen. Ini merugikan petani dan kami tidak akan tinggal diam,” kata Amran.
Dengan serangkaian tindakan tegas ini, Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan memastikan kesejahteraan petani. Mentan Amran menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa reformasi di sektor pertanian akan terus berlanjut tanpa kompromi terhadap pihak-pihak yang merugikan petani.