Tanah Laut – Di balik luasnya bentang pantai Tanah Laut yang mencapai 175,93 kilometer, tersimpan potensi besar sektor perikanan yang selama ini belum sepenuhnya terakselerasi. Bukan karena minim hasil tangkapan, melainkan karena persoalan administratif dan akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang kerap menjadi simpul masalah klasik di kalangan nelayan.
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) memperkenalkan inovasi layanan terpadu bertajuk SIAP MELAUT, yang dipaparkan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPRD Tanah Laut, Senin (02/02/2026).
Berbeda dari pola layanan sebelumnya yang terfragmentasi, SIAP MELAUT hadir sebagai pendekatan menyeluruh serrta mengintegrasikan pengurusan izin, administrasi pelayaran, hingga fasilitasi akses BBM subsidi dalam satu skema yang terkoordinasi.
Kepala DKPP Tanah Laut, M. Kusri, membeberkan bahwa dari 2.815 kapal nelayan yang beroperasi, tidak sedikit yang tersendat akibat tumpang tindih kewenangan dan rumitnya prosedur legalitas.
“Potensi kita besar, tetapi kemudahan operasional belum sepenuhnya dirasakan nelayan. Di sinilah negara harus hadir mempermudah, bukan mempersulit,” ujarnya.
SIAP MELAUT merupakan akronim dari Selesaikan Izin dan Administrasi Pelayaran Melaut Legal, Aman, untuk Tangkap, dirancang memangkas rantai birokrasi yang selama ini memakan waktu dan biaya.
Melalui program ini, nelayan tidak hanya dibantu mengurus dokumen, tetapi juga didampingi dalam proses verifikasi administrasi hingga memenuhi persyaratan untuk memperoleh solar subsidi secara sah.
Pendekatan ini menegaskan perubahan paradigma pelayanan publik mulai dari sekadar administratif menjadi solutif dan proaktif.
DKPP bertindak sebagai leading sector dengan melibatkan lintas instansi terkait agar proses berjalan sinkron dan berkelanjutan. Model kolaboratif ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memastikan kepastian hukum sekaligus perlindungan usaha bagi masyarakat pesisir.
Komisi II DPRD Tanah Laut menyambut positif inovasi tersebut. Dukungan legislatif bahkan diarahkan pada penguatan aspek regulasi melalui rencana nota kesepahaman (MoU) dengan kementerian dan lembaga terkait, sehingga program ini memiliki legitimasi lebih luas.
SIAP MELAUT sekaligus menjadi bagian dari implementasi visi pembangunan Bupati H. Rahmat Trianto dan Wakil Bupati H. Muhammad Zazuli dalam mewujudkan Tanah Laut yang Simpun, selaras, inklusif, dan berkelanjutan.
Lebih dari sekadar program perizinan, SIAP MELAUT membawa pesan penting:, bahwa nelayan tidak lagi berjalan sendiri menghadapi regulasi. Negara hadir mendampingi, memastikan setiap kapal yang berlayar melakukannya secara legal, aman, dan memiliki akses yang adil terhadap sumber daya.
Jika konsisten dijalankan, bukan tidak mungkin inovasi dari pesisir Tanah Laut ini tumbuh menjadi rujukan nasional dalam tata kelola pelayanan publik sektor perikanan.
