Banjarbaru – Sejumlah proyek strategis yang direncanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru pada tahun 2025 menuai sorotan publik. Salah satunya adalah rencana pembangunan rumah dinas wali kota yang dianggap belum mendesak dan minim manfaat langsung bagi masyarakat.
Pemerhati pembangunan Banjarbaru, Wahyudin, menyampaikan keprihatinannya terhadap arah kebijakan pembangunan kota. Menurutnya, beberapa proyek yang tertuang Proyek Strategis Pemkot Banjarbaru Disorot, Rumah Dinas Wali Kota Dinilai Kurang Prioritas dalam Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 100.3.3.3/7/KUM/2025 perlu ditinjau ulang karena dianggap tidak rasional dan kurang berdampak langsung.
“Saya menilai, daripada membangun rumah dinas baru, lebih baik dilakukan rehabilitasi terhadap bangunan lama yang sudah ada. Anggaran miliaran rupiah itu bisa dialihkan untuk proyek yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan dan pengendalian banjir,” ujarnya, Selasa (29/04/25).
Ia juga mempertanyakan rencana Pemkot yang ingin memanfaatkan gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai lokasi rumah dinas wali kota. Selain dinilai kurang strategis, pembangunan di lokasi tersebut juga berpotensi merusak taman dan mengganggu aktivitas pelayanan publik.
“Anggarannya mencapai Rp 17,9 miliar. Dalam situasi di mana pemerintah pusat mendorong efisiensi, proyek seperti ini justru tidak relevan,” tambahnya.
Akademisi: Perlu Kajian Berbasis Kebutuhan dan Iklim
Pengamat Tata Kota Universitas Lambung Mangkurat, Dr.Eng. Akbar Rahman, MT., menyatakan bahwa proyek strategis Banjarbaru sebaiknya dikaji tidak hanya dari aspek administratif dan anggaran, tetapi juga dari kerangka pembangunan berkelanjutan dan resiliensi iklim.
Menurut Akbar, terdapat empat aspek utama yang perlu diperhatikan dalam perencanaan proyek strategis, yakni dampak langsung kepada masyarakat, urgensi kebutuhan, kesesuaian dengan visi kota dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta daya guna jangka panjang.
“Dari sepuluh proyek tersebut, pembangunan fasilitas kesehatan di Puskesmas Banjarbaru Selatan merupakan prioritas utama karena langsung menyasar kebutuhan dasar warga,” kata Akbar.
Selain itu, infrastruktur pengendalian banjir seperti peningkatan Embung Gunung Kupang dan pembangunan Kolam Retensi Guntung Jingah juga dinilai vital. “Banjarbaru rentan terhadap perubahan iklim ekstrem. Sayangnya, proyek-proyek ini justru mendapat alokasi anggaran yang lebih kecil dibanding proyek simbolik seperti rumah dinas wali kota,” imbuhnya.
Trotoar dan Kantor Damkar Dukung Kota Ramah Iklim
Proyek lain yang dinilai relevan adalah pembangunan kantor UPT Pemadam Kebakaran serta proyek trotoar di beberapa ruas jalan utama. Infrastruktur ini mendukung mobilitas warga serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana.
“Trotoar adalah bagian dari kota sehat dan ramah pejalan kaki. Ini sejalan dengan arah pembangunan kota rendah emisi,” jelas Akbar.
Sementara itu, proyek dengan urgensi terendah adalah pembangunan rumah dinas wali kota dan taman air mancur di Bundaran Kamaratih. “Kontribusinya terhadap kualitas hidup warga tidak signifikan, sehingga sebaiknya diletakkan sebagai prioritas sekunder,” katanya.
Akbar menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam perencanaan pembangunan kota. “Pemkot harus mengintegrasikan peran Dinas PUPR, Lingkungan Hidup, BPBD, dan Bappedalitbang agar setiap proyek tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga berfungsi optimal dan berdampak luas.”
Rincian Proyek Strategis Banjarbaru Tahun 2025
Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Banjarbaru, berikut daftar sepuluh proyek strategis yang akan dibiayai melalui APBD murni tahun 2025:
Rumah Dinas Wali Kota di lokasi kantor Disdukcapil – Rp 17,98 miliar (Dinas PUPR)
Halaman : 1 2 Selanjutnya
wpDiscuz
