Tanah Bumbu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Bumbu mengadakan Rapat Koordinasi (Rakoor) mengenai penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku bagi penyelenggara Pemilu pada Senin malam (4/11/24).
Acara yang berlangsung selama dua hari, mulai 4 hingga 5 November 2024 ini diselenggarakan di Gedung Mahligai Bersujud dan dihadiri oleh seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Tanah Bumbu.
Rakor ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Tanah Bumbu, Puryadi, ditandai dengan pemukulan gong, yang didampingi oleh Sekretaris KPU Kalsel, Mukti Abdullatif Mile. Momen ini turut disaksikan oleh para komisioner dan peserta Rakor.
Sebanyak 60 anggota PPK dan 471 anggota PPS hadir untuk menerima pembekalan terkait kode etik dan perilaku yang perlu dijunjung selama penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
Dalam sambutannya, Puryadi berpesan agar para peserta mengikuti seluruh materi dengan serius dan menyerap semua yang disampaikan oleh narasumber.
“Esensi dari kegiatan ini adalah membentuk pribadi dan jiwa yang kuat sebagai penyelenggara Pemilu. Ini adalah bekal yang sangat penting dan mendasar,” ujar Puryadi.
Ketua KPU Tanah Bumbu itu juga menekankan bahwa penegakan kode etik adalah prioritas yang akan dijalankan oleh KPU Kabupaten Tanah Bumbu terhadap semua penyelenggara Adhoc, baik PPK maupun PPS.
“Penegakan kode etik, kode perilaku badan Adhoc ini adalah inisiatif dari Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, yakni Bapak Sakra Efendi untuk membekali PPK dan PPS agar dalam penyelenggaraan Pilkada semua bisa berjalan dengan baik dan tidak ada kendala di kemudian hari,” ungkap Puryadi.
Puryadi berharap agar usai kegiatan ini, peserta rakor memiliki persepsi yang sama, sehingga memaksimalkan upaya menjaga integritas penyelenggara Pilkada 2024 di Tanah Bumbu.
“Semoga acara ini berlangsung lancar dan Pemilu Serentak 2024 dapat terselenggara dengan damai,” pungkas Puryadi.
Ia juga berharap seluruh tahapan pemilu akan berjalan tanpa masalah yang dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang.
“Harapan saya, seluruh tahapan pemilu dapat berjalan tanpa kendala yang berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang,” ujarnya.
